oleh

Kabsor Siap Serahkan 19 Aset ke Pemkot

-Metro-123 views

Pemkot Janjikan Rp 20 M untuk Pembangunan Gedung Diklat

AIMAS – Kepemilikan beberapa aset daerah yang dipersoalkan oleh pemerintah kota Sorong kepada pemerintah Kabupaten Sorong (Kabsor) hampir sampai pada titik temu. Pemerintah Kabupaten Sorong telah menyiapkan sebanyak 19 aset lengkap dengan SK-nya untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Kota Sorong.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Beberapa aset tersebut diantaranya adalah, Lokalisasi, kantor statistik, pasar boswezen, tanah HPL, workshop, terminal uji kendaraan bermotor dan sebagainya. Namun 19 aset tersebut belum termasuk eks wisma (rumah dinas Bupati) dan gedung Diklat.

Sesuai kesepakatan bersama seharusnya 19 aset tersebut sudah ditandatangani berita acaranya pada tanggal 17 atau 18 Juli 2021. Namun hingga saat ini aset tersebut belum ditandatangani berita acaranya karena terhalang adanya penerapan PPM darurat.

Selanjutnya, aset berupa eks Wisma Rumah Dinas Bupati pada masa itu telah disepakati untuk disulap menjadi museum. Namun hingga saat ini belum diputuskan terkait siapa pengelolanya dan bagaimana teknis pengelolaannya. KPK mengusulkan, sebab wisma tersebut memiliki nilai sejarah terhadap lahirnya Sorong Raya, maka akan lebih baik jika aset museum nantinya dikelola oleh provinsi. Mengingat biaya operasional museum tidaklah sedikit.

Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono menerangkan terkait museum tersebut Pemerintah Kabupaten Sorong akan mengajak Wali Kota Sorong dan seluruh bupati yang ada di Sorong Raya untuk duduk bersama membahas bagaimana operasional museum tersebut ke depannya.

“Nanti seluruh pimpinan daerah akan duduk bersama membahas itu. Yang jelas keputusan untuk menyulap wisma tersebut menjadi museum sudah bulat. Museum itu nantinya akan menjadi icon cikal bakal lahirnya Sorong Raya, jadi jangan sampai kita semua kehilangan jejak sejarah. Apalagi Bapak pemekaran, Almarhum JP Wanane juga dimakamkan di situ,” ujar Wabup.

Sekda Kabupaten Sorong, Cliff Japsenang mengatakan, terkait wisma pada prinsipnya  pemerintah Kabupaten Sorong sudah siap jika memang keputusan akhirnya harus diserahkan kepada pemerintah provinsi.

“Kalau keputusan akhirnya harus diserahkan kepada Pemprov kami sudah siap. Yang jelas terkait aset itu kami masih menunggu bagaimana petunjuk dari Pemprov untuk memfasilitasi pertemuan antar kepala daerah se-Sorong Raya,” imbuh Sekda.

Namun Wali Kota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau memberikan opsi agar museum tersebut tetap dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk yang melahirkan kota Sorong dan kabupaten lainnya. Kemudian terkait biaya operasionalnya nanti masing masing kabupaten kota memberikan sumbangsih dana guna operasional museum tersebut,

“Menurut saya, ini perlu dibicarakan dengan kepala daerah se-Sorong Raya untuk dapat bekerja sama menanggung biaya operasional sehingga tidak perlu di bawah provinsi. Kabsor sebagai orang tua kita hargai, biar mereka yang kelola aset ini,” usul wali kota.

Bupati Sorong, Dr Johny Kamuru mengungkapkan, sementara ini aset berupa eks wisma rumah dinas Bupati masih dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sorong. Sementara untuk Gedung Diklat akan diserahkan kepada pemerintah kota Sorong sekitar tahun depan.

Sebab sesuai kesepakatan di awal, pemerintah Kabupaten Sorong akan menyerahkan Gedung Diklat ketika pemerintah Kota Sorong telah menyerahkan uang senilai 20 miliar. Uang tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Kota Sorong kepada Pemerintah Kabupaten Sorong untuk membangun gedung Diklat baru yang representatif.

“Masalah diklat sebenarnya telah dibahas bersama. Komitmen pemerintah kota saat itu mereka akan membantu keuangan senilai 20 M. Karena kita juga membutuhkan Gedung Diklat yang representatif untuk pengembangan SDM ASN di Kabupaten Sorong. Namun Sampai hari ini kami belum melihat di follow up dari pemerintah kota untuk melaksanakan apa yang telah menjadi komitmen,” ujar Bupati.

Wali Kota mendesak Bupati agar segera menyerahkan aset yang telah rampung urusan administrasinya. Sementara untuk aset Gedung Diklat diminta untuk diserahkan tahun depan bersamaan dengan penyerahan bantuan keuangan dari pemerintah kota Sorong kepada pemerintah Kabupaten Sorong.

 “Aset yang ada sekarang diserahkan duluan, untuk Diklat nanti diserahkan setelah bantuan keuangan sudah dianggarkan di APBD tahun 2022. Jangankan Juni, bahkan bulan Januari pun kami siap buat berita acara penyerahan kemudian kami cairkan dana, dan akan dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2022. Kalau untuk sekarang sudah tidak mungkin karena APBD sudah ditetapkan dan sudah berjalan,” tutup Lambert. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed