oleh

Jumlah Mobil Dinas Hasil Penertiban Aset Berkurang

-Manokwari-370 views

MANOKWARI-Mobil kendaraan dinas hasil penertiban aset yang terparkir di halaman kantor gubernur Papua Barat jumlahnya berkurung. Sebelumnya jumlah mencapai 225 unit, tetapi kini tersisa 20-an unit saja.
Padahal, sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Papua Barat Drs Nataniel Mandacan dan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Abia Ullu telah memerintahkan kepada pejabat dan ASN yang masih membawa 2 atau lebih kendaraan dinas supaya mengembalikannya ke pemerintah daerah. Pejabat eselon II dan III hanya bisa menggunakan 1 kendaraan dinas.
Menjawab pertanyaan wartawan soal berkurangnya kendaraan hasil penertiban, Asisten I Sekda Provinsi Papua Barat, Drs Musa Kamudi, MSi mengakui, mobil yang telah ditertibkan diambil kembali oleh ASN.
Musa Kamudi mengatakan, diambilnya kembali mobil dinas tersebut karena alasan pemeliharaan. Selama berada di lapangan terbuka di halaman parkir kantor gubernur tak ada yang merawat dan memanaskan mesin.
Asisten 1 mengatakan, dalam penertiban aset daerah yang disupervisi Deputi Pencegahan KPK (Komisi Pencegahan Korupsi) yang penting aset tersebut dicatat. BPKAD telah mencatat kendaraan yang telah ditarik kembali. Namun kemudian, timbul masalah baru,.siapa yang merawat mobil dinas tersebut di saat berada di lapangan terbuka.
“Berkurang ini karena memang terkait pertimbangan pemeliharaan. Kalau di lapangan siapa yang kasi panas. Kalau dibiarkan di lapangan terbuka bisa cepat rusak dan lebih vatal lagi,” katanya.
]Berkurangnya kendaraan dinas hasil sitaan ini lanjut Musa Kamudi bukan berarti pejabat atau ASN menariknya kembali. “Ini hanya karena alasan pemeliharaan,” ujarnya. Asisten 1 menegaskan, dalam penertiban aset, Deputi Pencegahan KPK telah meminta kepada pejabat dan ASN untuk mematuhi aturan. Seorang pejabat eselon II, III hanya bisa membawa 1 kendaraan dinas. Pejabat eselon IV dan staf tak diperbolehkan membawa kendaraan dinas. Bila membawa 2 atau lebih kendaraan dinas, maka kelebihannya dikembalikan. “Bila masih ada yang tak mau kembalikan maka nanti Satgas Penertiban yang bergerak, termasuk diambil langkah secara perdata ke Pengadilan,” pungkasnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed