oleh

Protes Sampah, Warga Palang Jalan

Juga Dirikan Tenda di Tengah Jalan Cor

AIMAS – Aksi protes warga Kelurahan Klamesen Distrik Mariat Kabupaten Sorong akibat tidak adanya pengelolaan sampah yang baik, berujung pada pemalangan jalan di perempatan jalan cor Klamesen, tak jauh dari Kantor Kelurahan Klamasen. Selain memalang jalan dari empat arah, warga juga mendirikan tenda di tengah jalan guna menghalau pengendara agar tak melin­tasi paksa jalan tersebut.

Alfaris, salah seorang warga yang turut serta melakukan aksi pemalangan tersebut, dahulu pemerintah menyediakan bak sampah di sisi jalan tersebut. Namun dikarenakan volume sampah yang besar, bak sampah tidak bisa menampung, akhirnya sampah membludak dan berserakan di jalan, sehingga tempat pembuangan sampah tersebut ditutup.

“Setelah tempat sampah ditutup, tidak ada sosialisasi maupun informasi lanjutan dari pemerintah kira-kira kemana masyarakat akan buang sampah. Akhirnya tetap saja ada warga yang buang sampah di tempat semula. Ini sudah hampir tiga minggu sampah dibiarkan menumpuk,” jelasnya.

Dikatakan Alfaris, sampah tersebut sebagian besar berasal dari warga perumahan yang berada di Kelurahan Klamesen. Dia menegaskan, warga tidak akan membuka palang sampai OPD terkait turun tangan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut.

“Kami lakukan pemalangan karena kami juga jengkel, disitu sudah ada pengumunan dilarang buang sampah tetapi tetap saja warga dari perumahan buang sampah disitu. Padahal kami saja yang rumahnya dekat dengan lokasi ini, lebih memilih bakar sampah di halaman rumah demi taati aturan dan jaga kebersihan. Jadi palang ini tidak kami buka sampai pemerintah melalui OPD terkait datang selesaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Agustinus Assem,SH,MSi mengatakan, pihaknya sudah membicarakan terkait permasalahan sampah dengan Sekda Kabupaten Sorong. Bahkan hal tersebut juga sudah sempat dibahas saat Bupati Sorong menyerahkan tupoksi penanganan dan pengelolaan sampah dari Dinas PUPR kepada Dinas LH. Dari hasil diskusi tersebut, penganggaran penanganan sampah memang sudah diserahkan dari Dinas PUPR kepada Dinas LH, namun untuk peralatan lain seperti bak sampah, armada pengangkut sampah dan lainnya belum diserahkan. “Penganggaran memang sudah dialihkan ke kami, tapi perlengkapannya belum. Kami juga harus cek satu per satu nanti alat-alat apa saja yang akan diberikan untuk kami, supaya jelas. Rencananya penyerahannya diusahakan dalam waktu dekat, tapi kami masih menunggu kepastian itu,” ujarnya Agustinus.

Menurutnya, munculnya permasalahan sampah di Kabupaten Sorong belakangan ini, memang disebabkan oleh banyak factor, misalnya karena memang tak ada TPS yang disediakan khusus oleh pemerintah, kurangnya armada pengangkut sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, serta juga dikaitkan dengan gaji petugas pengangkut sampah yang belum dibayarkan selama tiga bulan ini.

Terkait armada, saat ini hanya ada dua armada pengangkut sampah yang beroperasi di Kabupaten Sorong. Padahal menurut Kadis LH, Kabupaten Sorong paling tidak membutuhkan 9 armada pengangkut sampah. Demikian halnya dengan armada, Kabupaten Sorong butuh beberapa TPS yang ditempatkan paling tidak di setiap kelurahan atau distrik. Namun TPS tersebut harus bersifat permanen yang berdiri di atas lahan milik pemerintah. “Saya sudah sounding dengan Pak Sekda, harapan saya kita bisa sama-sama mengatasi permasalahan ini. Tapi jangan pemerintah sendiri, masyarakat juga harus bantu dengan cara sadar kebersihan dulu. Ini harus diperhatikan betul oleh masyarakat khususnya mereka yang tinggal di perumahan. Memang betul yang dikatakan masyarakat bahwa kebanyakan sampah dihasilkan dari perumahan. Mungkin karena mereka tidak punya lahan yang cukup luas untuk membakar sampah di sekitar rumahnya,” bebernya.

Berkaitan dengan gaji petugas kebersihan yang sudah tiga bulan belum dibayarkan, Kadis LH mengatakan bahwa dana yang digunakan untuk membayar gaji mereka bersumber dari dana otsus. Masalahnya, sampai saat ini dana otsus tersebut belum cair, sehingga petugas kebersihan tersebut belum menerima haknya. “Masalah ini juga saya diskusikan, bagaimana caranya gaji mereka bisa dibayarkan menggunakan sumber dana yang ada sambil menunggu dana otsus. Kalau memang tidak full 3 bulan, saya rasa tidak masalah, setidaknya ada biar sedikit karena itu adalah hak mereka. Kami juga tidak bisa paksakan mereka kerja kalau kami sendiri belum bisa memenuhi hak mereka,” imbuhnya. Agustinus berharap masukan-masukannya tersebut bisa diterima oleh Bupati maupun Sekda sehingga perlahan masalah penanganan sampah di Kabupaten Sorong bisa teratasi. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed