oleh

Jaring Pokok Pikiran Masyarakat

-Metro-683 views

Pasca Aksi Demo yang Menimbulkan Kerusuhan

 TEMINABUAN-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjaring pokok-pokok pikiran berbagai elemen masyarakat setelah aksi demo yang menimbulkan kerusuhan di sejumlah kota di Provinsi Papua Barat. Untuk itulah Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) menjaring pokok-pokok pikiran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, birokrat serta wakil rakyat atau anggota DPRD. Penjaringan pokok-pokok pikiran tersebut dilaksanakan Selasa (8/10) lalu di ruang rapat kantor Bupati Sorsel. Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs.Martinus Salamuk hadir dalam penjaringan pokok pikiran tersebut. Pokok pikiran yang disampaikan antara lain perhatian pemerintah nasional terhadap orang asli Papua (OAP) di berbagai aspek kehidupan, termasuk keterwakilan OAP di lembaga legislatif DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi serta DPR-RI. Termasuk juga keterwakilan OAP di lembaga eksekutif instansi otonom serta instansi vertikal dari kabupaten/kota hingga pusat dan kementrian/lembaga.

 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papuaperlu dituntaskan oleh DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Dengan demikian kekhususan terhadap OAP di berbagai bidang kehidupan diatur dengan tegas dan jelas dalam kedua peraturan tersebut. Keterwakilan OAP dalam rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) serta pegawai BUMN/BUMD perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Untuk rekrutmen CPNS kuota OAP 80 % dan kuota nusantara 20 %. Selanjutnya pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di Papua Barat gunakan sistem Lembar Jawaban Komputer  (LJK) bukan sistem online. Pembayaran gaji pegawai kontrak atau P3K dibebankan kepada pemerintah pusat.

 Keterwakilan OAP di BUMN atau perusahaan swasta nasional yang beroperasi di wilayah perlu menjadi perhatian, terutama saat tenaga kerja dari luar masuk Kabupaten Sorsel. Dinas Tenaga Kerja perlu membuat suatu wadah secara terpadu untuk mengontrol tenaga kerja yang masuk dari luar untuk bekerja di perusahaan sagu Perhutani dan ANJ Grup serta perusahaan sawat ANJ Grup. Pokok pikiran yang telah dirangkum akan dirumuskan dan selanjutnya dikirim ke Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, sebagai bahan dalam pertemuan Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan dengan bupati/walikota se-Papua Barat. (jus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed