oleh

Jabar Siap Jaga Mahasiswa dan Pelajar Papua

TIMIKA – Seluruh elemen mulai dari Pemerintah Provinsi, TNI dan Polri di Jawa Barat, menyatakan sikap siap menjaga mahasiswa dan pelajar yang saat ini menempuh pendidikan di Jawa Barat. Ini menjadi komitmen Pemprov Jabar ketika ditemui langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM, Sabtu (12/10) lalu. 

Sayangnya pada pertemuan yang digelar di Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat tidak dihadiri langsung oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil maupun Wakil Gubernur dan hanya mengutus Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jabar, Herry Hudayah. Perwakilan Kodam dan Polda Jabar juga hadir dalam pertemuan. 

Wabup Rettob yang hadir didampingi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Hengki Amisim menjelaskan mengenai tujuan kedatangan. Tidak lain terkait isu yang sedang berkembang bahkan terus meluas. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa disepelekan, karena bisa menjadi semakin besar jika dibiarkan. 

Sejak kejadian di Surabaya, banyak mahasiswa dan pelajar asal Papua termasuk Mimika yang eksodus kembali ke Papua. Tercatat secara keseluruhan sudah ada 2.470 mahasiswa yang sudah pulang. Termasuk diantaranya 300 mahasiswa dan pelajar asal Mimika yang pulang dari berbagai kota studi di Indonesia. 

Jumlah mahasiswa asal Mimika yang tersebar di berbagai kota studi sangat banyak. Baik yang mendapat beasiswa penuh dari Pemda, LPMAK, menjadi peserta program afirmasi hingga yang kuliah secara mandiri. Khusus yang dibiayai Pemda Mimika, ada yang sedang kuliah di STIPAN, Subang Jawa Barat sebanyak 46 orang. Di Sekolah Penerbangan Cirebon ada 4 orang. Yang paling banyak di IKOPIN Jatinangor yang dibiayai oleh LPMAK.

Eksodusnya mahasiswa membuat Pemda Mimika khawatir dan takut, jangan sampai semuanya pulang. Sehingga yang sudah pulang dikumpulkan dan ditanya alasan. Ada yang merasa takut, tidak aman dan nyaman karena sering diikuti aparat. Ada intimidasi dari senior dan juga orang tidak dikenal. Tapi ada yang memang pulang karena sudah drop out dan tidak menyelesaikan pendidikan. 

“Tapi itu cerita yang kita dapatkan, makanya kami datang di Jawa Barat. Sebelumnya kami sudah bertemu Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur,” katanya. 

Tujuan kedatangan untuk memastikan dan meyakinkan seluruh pelajar dan mahasiswa soal jaminan keamanan, sekaligus menitip kepada Pemda setempat agar diberi perlindungan keamanan. Juga soal mahasiswa dan pelajar yang sudah pulang sebelumnya tapi ingin kembali sekolah, diharapkan Pemda setempat siap memfasilitasi agar bisa diterima kembali oleh kampus maupun sekolah. 

Bandung, Jawa Barat sebenarnya tidak ada dalam rencana awal kunjungan Pemda Mimika. Tapi adanya permintaan dari mahasiswa maka Pemda tiba-tiba datang ke Bandung. Apalagi ada ancaman dari mahasiswa akan menjual aset Pemda Mimika berupa asrama mahasiswa jika tidak dikunjungi. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Herry Hudayah menjelaskan ketidakhadiran Gubernur Ridwan Kamil yang sedang berada di Thailand untuk menghadiri undangan sebagai pembicara. 

“Tapi beliau sangat mengapresiasi Pemda Mimika,” katanya. 

Sejak munculnya kasus di Surabaya kata Herry, Gubernur bersama Pangdam dan Kapolda juga langsung merespon dan bersama-sama menentramkan mahasiswa dan pelajar asal Papua di Jabar. Bahkan Ridwan Kamil sesuai permintaan mahasiswa, ingin bertemu tapi justru mahasiswa tidak hadir tanpa ada alasan. 

“Pak Gubernur bilang kalau mau ketemu silahkan. Artinya ini menunjukkan bahwa ada perlakuan sebagai orang tua kepada anak-anak. Kebetulan anak-anak Papua sedang ada masalah walaupun bukan di Jawa Barat, tetapi Gubernur sebagai bapak ya bersedia kapan saja kalau ingin diskusi,” ujar Herry. 

Sejak kasus itu, Pemprov bersama Polda dan Kodam melakukan pendampingan, membangun komunikasi dengan mahasiswa. Bahkan dilakukan ibadah oikumene yang dihadiri ratusan mahasiswa dan pelajar. Ia menegaskan bahwa bukan hanya mahasiswa Mimika, tapi dari seluruh Papua, Pemda Jabar bersama TNI dan Polri siap menjaga. 

Tapi ia berharap, mahasiswa dan pelajar Papua yang ada di Jabar tidak terbawa dalam pemikiran negatif, tapi fokus pada sekolah. Bisa berkolaborasi dengan anak-anak dari berbagai suku di Indonesia dan aktif di organisasi sekolah dan kampus untuk mengisi kegiatan positif serta tidak meng-eksklusifkan diri. 

Mengenai kekhawatiran yang dirasakan oleh mahasiswa dan pelajar, Herry menjamin bahwa itu tidak akan terjadi. Malahan yang keributan yang terjadi selama ini antar mahasiswa Papua sendiri. Salah satu kendala juga yang dialami adalah tidak adanya data soal keberadaan mahasiswa Papua di Jabar. 

“Tapi kami akan jaga. Soal kesulitan ingin sekolah lagi dan sekolah menolak kami akan sampaikan kepada Gubernur,” tandasnya. 

Pemprov Jabar pada prinsipnya menginginkan seluruh anak-anak Papua termasuk dari Mimika bisa menyelesaikan pendidikan di Jawa Barat. Pemprov juga sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh organisasi masyarakat agar tidak menganggu anak-anak Papua. 

“Mereka anak-anak yang harus dijaga dan sekolah cepat diselesaikan,” ujar Herry. 

Komitmen Pemprov Jabar bersama TNI dan Polri diapresiasi Wabup Rettob. Namun kata dia, tidak menjadi masalah juga sebagai orang tua bisa memberikan nasehat, apalagi soal kebiasaan yang masih terbawa dari Papua, agar bisa menyesuaikan dengan budaya setempat.

Ini lanjut Wabup Rettob juga menjadi masukan. Bahkan kedepan pola asrama khusus bagi mahasiswa Papua harus dirubah, karena terlalu eksklusif dan homogen, sehingga ini bisa saling memberi pengaruh tidak baik. Jadi kedepan ia mewacanakan pola asuh dimana anak Papua memiliki orang tua asuh agar bisa hidup bergaul dengan orang lain.

Mahasiswa ditambahkannya, juga memiliiki organisasi yang diberi nama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI). Ada juga di Jawa Barat sehingga Pemprov bisa membangun komunikasi lewat pengurus yang menjadi perwakilan mahasiswa.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed