oleh

Isu Demo, Brimob Bersenjata Siaga

MANOKWARI – Sekitar 100-an personel Brimob bersenjata laras panjang, Senin (14/10) pagi hingga siang berjaga-jaga di kantor gubernur Papua Barat. Mobil water canon dan peralatan tameng anti huru-hara juga juga disiagakan di sekitar kantor gubernur. Tak hanya personel Brimob, puluhan personel Sabhara Polda Papua Barat dan Polres Manokwari juga diturunkan berjaga-jaga di kantor gubernur. Para anggota polisi ini disebar ke sejumlah titik di kawasan kantor gubernur.

Pengerahan 100-an personel Brimob dan Sabhara di kantor gubernur ini menyikapi isu demo. Berhembus kabar ada datang massa berunjuk rasa meminta aparat kepolisian membebaskan beberapa pemuda dan mahasiswa yang ditahan pasca peristiwa kerusuhan 19 Agustus.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Drs Nataniel Mandacan,MSi yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, keberadaan personel Brimob dan Sabhara di kantor gubernur untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa. “Informasinya demo yang meminta supaya  yang ditahan dapat dibebaskan. Nanti kita lihat apa yang akan disampaikan,” ujar Sekda.

Sekda mengatakan, keberadaan personel Brimob dan Sabhara di kantor gubernur untuk menjaga situasi keamanan dan  ketertiban. Polisi lanjut Sekda, punya tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. “Terkait dengan keamanan masyarakarat dan para pejabat menjadi tugas aparat keamanan,” ucapnya kepada wartawan.

Walau ada isu demo, aktivitas pegawai di kantor gubernur berjalan normal. Namun  hingga sore, tak ada massa yang datang berunjuk rasa di kantor gubernur. Personel Brimob dan Sabhara kemudian kembali ke markas. Tak hanya di kantor gubernur, isu demo juga berhembus di kampus Unipa. Ratusan personel Brimob dan Sabhara serta peralatan taktis pun telah dikerahkan ke Polsek Amban.

Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey mengatakan, isu demo terkait dengan penahanan sejumlah tersangka kasus pengrusakan, pembakaran, pencurian, penjarahan pada kerusuhan 19 Agustus serta tersangka ujaran kebencian.

Sempat beredar selebaran ajakan berunjuk rasa. Kabid Humas mengatakan, edaran tersebut tanpa ada penanggung jawabnya sehingga dinilai sebagai hoaks. Tuntutannya, tersangka ujaran kebencian dan permufakatan makar agar dibebaskan. “Edarannya tidak ada penanggunjawabnya jadi dianggap hoaks. Isunya meminta tiga tersangka dikeluarkan. Rencana demo tidak ada pemberitahuan ke polisi,” tutur Krey. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed