oleh

Istri Paslon Lapor Polisi

Merasa Dicemarkan Nama Baiknya terkait Tudingan Money Politic

MANOKWARI – Dituding melakukan praktek money politic, FB, istri salah satu kandidat, melalui kuasa hukumnya Jimmy Ell,SH dan Hengky Wambrau, melaporkan seseorang berinisial AM ke Polres Manokwari, Senin (14/12). Pemberitaan melalui salah satu media elektronik dinilai sebagai pencemaran nama baik. “Klien kami merasa dirugikan, maka klien kami melaporkan pencemaran nama baik,” kata Jimmy Ell kepada wartawan di Polres Manokwari.

Dugaan money politic atau politik uang di ­Pilkada Manokwari kini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat. Namun begitu, Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya,SSos mengaku belum mendapat laporan secara resmi soal dugaan politik  uang tersebut.  Lagi pula lanjut Paskalis, bila ada pelanggaran Pemilu, maka kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya. “Tapi sampai sekarang kami di KPU belum menerima laporan dugaan money politic tersebut. Itu kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya,” kata Paskalis kepada Radar Sorong, kemarin.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,SH memberi dukungan kepada Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Manokwari dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari untuk menelusuri dugaan adanya politik uang (money politic) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Manokwari, 9 Desember 2020 lalu. 

Warinussy mengatakan, sesuai informasi yang berkembang, diduga ada salah seorang ibu (istri salah satu kandidat) melakukan ”pemberian” dan atau “pembagian” uang kepada sejumlah orang yang diduga adalah tenaga teknis Pilkada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Manokwari. “Menurut saya, jika hal itu benar, ada faktanya, maka tentu ada bukti-bukti yang dapat dipertanggung-­jawabkan secara hukum. Sehingga hendaknya setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun kandidat, maka hendaknya Gakkumdu memproses masalah tersebut hingga menyeret pelakunya ke pengadilan,’’ kata Warinussy kepada wartawan, kemarin.

Advokat senior ini memberi contoh, kasus yang pernah diungkap Gakkumdu Kabupaten Manokwari, yaitu saat mereka mampu menyeret 3  anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Distrik Manokwari Barat pada Pemilu 2017 lalu. Ketiga anggota PPS Distrik Manokwari Barat ini divonis bersalah melakukan tindak pidana dan dimasukkan ke ”hotel prodeo”, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari. “Bahkan di Biak, belum lama ini Gakkumdu setempat bisa ”menyeret” Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori hingga ”finish” juga di Lapas Biak,” ucapnya.

Jadi menurut Warinussy, hendaknya prinsip hukum harus ditegakkan, kendatipun langit akan runtuh (Fiat Justitia Ruat Coelum). “Agar rakyat Indonesia di tanah Papua percaya bahwa hukum tidak pandang bulu sebagai pedang bermata dua,” pungkasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed