oleh

Implementasi Perda Dinilai belum Maksimal

-Metro-100 views

SORONG – BP Jamsostek Cabang Papua Barat menggelar rapat monitoring dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa (23/6). Pertemuan ini membahas terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong nomor 5 & 6 Tahun 2019 terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum maksimal penerapannya. 

Perda yang dibuat untuk memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja honorer dan bukan penerima upah (BPU) belum dijalankan sepenuhnya, sebab masih banyak para tenaga kerja honorer yang bertugas di instansi pemerintahan ternyata belum mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Padahal seharusnya, siapapun yang bekerja pada pemberi kerja (termasuk instansi pemerintah) berhak mendapatkan fasilitas jaminan sosial tersebut.

Kepala BP Jamsostek Cabang Papua Barat, Mintje Wattu dalam sambutannya menjelaskan tentang betapa pentingnya para pekerja untuk menerima haknya berupa jaminan sosial. Sebab hadirnya BP Jamsostek adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk dapat menyiapkan program jaminan sosial tersebut. Dikatakannya, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari program jaminan aoaial dari BP Jamsostek.

“Setiap pekerja yang bekerja pada pemberi kerja harus dan berhak mendapatkan jaminan sosial. Kami BP Jamsostek merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan program ini. Program ini sangat bermanfaat meng-cover setiap pekerja dari risiko kecelakaan kerja. Sehingga apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, ada santunan yang diterima tanpa harus memberatkan para pemberi kerja, sebab segala biaya sudah dianggarkan,” jelas Mintje.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Sorong, Amos Kareth meminta Bagian Hukum Pemerintah Kota Sorong untuk terus mengawal dan terus menggiatkan sosialisasi Perda tersebut. “Dua perda ini sudah dikeluarkan pada 2019, tetapi kalau dilihat penerapannya sendiri kurang maksimal dan tidak efektif. Sehingga bertepatan dengan hadirnya bagian hukum bersama BP Jamsostek Cabang Papua Barat, supaya bersama-sama melakukan sosialisasi kepada semua lapisan OPD hingga ke masyarakat, bagaimana Perda ini menjadi sangat penting,” ungkapnya saat ditemui usai kegiatan.

Melalui bagian hukum, Amos meminta agar sosialisasi terkait perda nomor 5 dan 6 ini disampaikan kepada kepala daerah untuk kemudian diterapkan sebaik mungkin. “Saya kira Kabag Hukum dapat menyampaikan kepada kepala daerah melalui Sekda sehingga Perda ini bisa dimaksimalkan implementasinya. Jangan sampai Perda hanya sekedar tulisan, untuk apa Perda dibuat jika tidak dilaksanakan,” tandasnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed