oleh

HT Dicecar 100-an Pertanyaan

SORONG – Setelah pengakuan mantan Sekda Kota Sorong ber­inisial WT yang tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran ATK saat diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Sorong, Kepala BPKAD ­Kota Sorong berinisial HT juga mengakui bahwa Surat Tertanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Walikota kemudian didahulu­kan paraf oleh kepala BPKAD Kota Sorong, merupakan inisiatif ­Kepala BPKAD atas perintah Wali­kota ­untuk melakukan korespondensi kepada pimpinan DPRD Kota Sorong.

HT juga mengakui bahwa proses perencanaan dan penganggaran dengan dikeluarkan surat yang ditandatangi oleh  Walikota tidak pernah diputuskan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), dalam hal ini Mantan Sekda selaku koordinator pengelolaan anggaran daerah tidak mengetahui soal proses tersebut. Hal tersebut diungkapkan HT saat menjalani pemeriksaan oleh Kasubsid Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Stevi Ayorbaba,SH di ruangannya pada Jumat (12/3).  Radar Sorong sudah berusaha meminta konfirmasi dari HT, namun HT menyatakan agar langsung kepada pihak penyidik saja.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong melalui Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Stevi Ayorbaba,SH menjelaskan sebanyak kurang lebih 100 pertanyaan ditanyakan kepada HT dan HT menjawabnya. Akan tetapi, ada beberapa pertanyaan yang dijawab berbelit-belit namun pihaknya kembali menegaskan beberapa poin-poin tersebut akhirnya HT dapat menjawab secara terbuka. ”Hasil pemeriksaan Kepala BPKAD Kota Sorong masih seputar perkara yang sedang ditangani dalam penyidikan, untuk saat ini masih dalam tahap perencanaan anggaran,” jelasnya Stevi Ayorbaba kepada wartawan, Sabtu (13/3).

Fakta penyidikan sambung Stevi, ditemukan bahwa surat terkait permohonan persetujuan dana mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2017, tidak pernah dirapatkan atau diputuskan ditahap Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. ”Dari sisi proses pengadaan dalam hal ini dengan metode penunjukan langsung yang bersangkutan secara aturan pengadaan barang dan jasa sudah sangat menyalahi,” ungkap Stevi

Sepanjang proses penunjukan langsung sambung Stevi, yang bersangkutan selaku pengguna anggaran, tidak pernah melakukan proses menetapkan atau menentukan siapa PPK, padahal  pengguna anggaran memiliki kewenangan untuk menetapkan rencana umum pengadaan. ”Terus menetapkan siapa itu PPK kemudian siapa itu pejabat pengadaan serta siapa juga panitia pemeriksa barang, tapi tahap itu Kepala BPKAD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak pernah melakukan hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Stevi mengatakan, ada 6 penyedia atau perusahaan yang melakukan perikatan atau perjanjian kerja dalam surat perjanjian kerja dengan pihak BPKAD. Dari 6  penyedia tersebut hanya 1 saja yang terdaftar dalam LPSE Pemda Kota Sorong, sedangkan 5 penyedia yang lain tidak terdaftar. Menurut Stevi,  hal ini sangat menyalahi aturan, kemungkinan besar apabila 5 perusahaan tidak terdaftar bisa saja selaku pengguna anggaran tidak mengetahui secara pasti perusahaan A atau B atau C yang masuk dalam kategori blacklist. 

”Dari sisi proses dokumentasi pencairan yang bersangkutan ini kan selaku pengguna anggaran tapi juga selaku kuasa BUD di mana dokumen- dokumen pencairan seperti contoh dokumentasi itu menjadi syarat untuk proses pencairan. Tapi sayangnya tidak ada satupun dokumentasi yang dilampirkan sebagai bukti atau syarat sebagai pencairan dengan nilai anggaran sekitar 8 miliar,” ujarnya.

Selain itu, hasil pemeriksaan, selaku pengguna anggaran, Kepala BPKAD juga menandatangani Surat Perintah Pembayaran yang di mana semestinya beliau menunjuk atau mengangkat salah satu Kepala Bidang di BPKAD sebagai PPTK,  normalnya proses kegiatan ini dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa entah menunjuk langsung maupun pelelangan.  ”Namun yang bersangkutan langsung bertindak sebagai PPTK dan secara aturan itu menyalahi. Dari dokumen perintah penbayaran yang ditandatangani, katanya dianggarkan kurang lebih Rp 6,2 miliar dari fakta pemeriksaan beliau juga  mengakui bahwa itu tanda tangan beliau selaku PPTK,” tuturnya.

Diakui Stevi, pihaknya sudah memiliki beberapa catatan yang telah ditemukan dalam fakta penyidikan, sehingga fakta-fakta tersebut juga akan dikembangkan untuk memeriksa beberapa pihak yang diduga juga terlibat baik yang memberikan perintah maupun para pihak yang turut menikmati dari proses-proses pekerjaan yang dimaksud.

Dari kegiatan tersebut dengan nilai pekerjaan senilai Rp 8 miliar, itu kegiatan pengadaan ATK dan juga barang cetakan. Beberapa waktu lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap Bendahara pengeluaran, bahwa realisasi dari Rp 8 miliar sekitar Rp 7 miliar. Namun fakta yang ditemukan kurang lebih berapa SPJ yang tidak dapat dipenuhi oleh BPKAD. ”Sehingga bagi kami dalam proses pengembangan selanjutnya pasti kami akan menentukan sikap dan juga bukti cukup nyata terhadap pengadaan ATK dan juga barang cetakan yang nilai anggaran sekitar Rp 8 miliar itu,”ungkapnya.

Pekan ini drencanakan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Sorong akan memanggil beberapa saksi  yang berpotensi dari sisi mekanisme perencanaan dan penganggaran dan juga  sisi pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut akan diperiksa. ”Kalau menentukam siapa tersangka, masih kami dalami sambil berkoordinasi dengan BPKP,” terangnya

Sementara itu, Kasi Pidsus Khusnul Fuad menyampaikan pihaknya tidak mau gegabah dalam menentukan siapa tersangkanya, namun yang jelas dalam penyelidikan penyidik akan melakukan berdasarkan ketentuan UU yang berlaku, minimal didukung oleh dua alat bukti dan juga memperhatikan keputusan MK terkait masalah kerugian keuangan negara.  ”Yang jelas rangkaian penyidikan masih dalam proses. Minggu depan pun kami tetap melakukan panggilan untuk memintai keterangan baik dari sisi perencanaan pelaksanaan maupun pertanggungjawaban,” pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed