oleh

Honorer ‘Hadang’ Kepala BKN di Bandara

MANOKWARI-Pegawai honorer daerah (Honda) di Provinsi Papua Barat yang berjumlah 512 orang terus mendesak agar mereka dapat diangkat sebagai CPNS (calon pegawai negeri sipil), bukan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tuntutan itu juga disampaikan langsung para honorer kepada Kepala BKN (Badan Kepegawai Negara) RI, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana yang berkunjung di Manokwari, Selasa (16/2).

Mendapatkan informasi bahwa Kepala BKN akan berkunjung di Manokwari, puluhan pegawai honorer, sejak Selasa pagi sudah berada di halaman  parkir Bandara Rendani. Melihat Kepala BKN keluar dari ruang VVIP bandara, para honorer membentangkan spanduk  dan pamflet yang intinya meminta kejelasan NIP dan diangkat sebagai CPNS. Sejumlah aparat keamanan berjaga-jaga di bandara mengantisipasi hal-hal tak diinginkan. Aksi para pegawai honorer berjalan aman dan lancar. Kendaraan Kepala BKN yang dikawal patwal melaju normal.

Tak puas menyampaikan aspirasi di bandara, ratusan pegawai honorer melanjutkan aksi di kantor gubernur siang harinya. Pengunjuk rasa masih tetap membawa spanduk yang pamflet di antaranya bertuliskan, Kenapa Kami Terima SK Pegawai Tanpa NIP, Kami Minta Kejelasan NIP. Kami K2 (512) Menunjuk Jadi CPNS, Kami Minta Jelasan NIP dan Masa Kerja Seperti CPNS. Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, Kepala BKN Bima Haria Wibisana didampingi Sekda Papua Barat Drs. Nathaniel Mandacan, Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari menerima massa pengunjuk rasa di teras kantor gubernur.

Ketua Forum PPPK Edison Kambu dalam orasinya mengatakan, sebanyak 512  PPPK merupakan bagian dari 1.283 pegawai honorer yang telah diangkat. Dari jumlah tersebut sebanyak 771 orang berusia di bawah 35 tahun diangkat sebagai CPNS, sedangkan 512 lainya sebagai PPPK.  ‘’Kami semua bagian dari 1.283 pegawai honorer, jadi kami minta semau diangkat jadi CPNS,’’ tegasnya di hadapan Kepala BKN dan Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa awalnya ada 1.283 pegawai honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat. Dari jumlah tersebut 771 orang berusia di bawah 35 tahun telah mengikuti tes CPNS formasi 2018 dan diangkat, sedangkan berusia di atas 35 tahun telah di-SK-kan sebagai honorer daerah dan mendapat gaji dari Pemda, namun belum sebagai P3K. ‘’Yang CPNS NIP sudah keluar. Sedangkan untuk honorer berusia di atas 35 tahun, kami Provinsi Papua Barat mengambil langkah untuk menerbitkan SK sebagai honorer daerah terhitung 1 November 2020. Yang honorer daerah ini NIP sebagai P3K belum turun,’’ ujarnya. 

Gubernur mengatakan, sebanyak 512  pegawai honorer ini akan mengikuti tes formasi 2021. Tes hanya sebagai formalitas untuk diangkat sebagai P3K. ‘’Daftar kembali untuk tes tetapi hanya formalitas. Setelah pemberkasan kita kirim ke  pusat, padahal akhirnya akan turun NIP, selanjutkan gaji akan dibiayai APBN,’’ jelas Dominggus.

Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana di hadapan ratusan honorer menjelaskan, syarat PNS usia di bawah 35 tahun, sedangkan usia di atas 35 tahun sebagai P3K. Namun antara PNS dan P3K adalah ASN (aparatur sipil negara), memiliki hak yang sama, hanya berbeda pada terima pensiun. “Baik PNS maupun P3K itu orang yang bekerja pada pemerintahan. Sebetulnya statusnya sama saja. PNS itu membuat kebijakan, sedangkan pelayanan  publik itu menjadi tugas P3K,” jelasnya.

P3K dikontrak dalam masa waktu 5 tahun dan akan diperpanjang sampai pensiun. ‘’Jadi kalau berdasarkan undang-undang  yang sudah berusia di atas 35 tahun itu tidak mungkin jadi PNS, tetapi jadi P3K. Itu semua adalah ASN,’’ tegasnya.

Dia juga memastikan, bahwa P3K akan terus dikontrak. Untuk memberhentikan ASN menurut Kepala BKN, cukup sulit, kecuali  melakukan pelanggaran berat. ‘’Kalau dia berkinerja baik, disiplin, tidak mungkin diberhentikan. Gaji sama dengan PNS, tunjangan juga dapat,’’ tandasnya lagi.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Gubernur maupun Kepala BKN, massa honorer daerah ini membubarkan diri dengan teratur.

Formasi CPNS 2021 Lebih Diutamakan PPPK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menghadiri Rapar Koordinasi Kepegawaian dengan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, Selasa (16/2), di kantor Gubernur. Dihadiri Sekda Papua Barat, Drs. Nataniel Mandacan, Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari, Hardianawati, Kepala BKD Prov Papua Barat, Drs. Yustus Meidodga serta para kepala BKD kabupaten/kota.

Bima Haria Wibisana menuturkan, tahun ini ada seleksi CPNS 2021. Pemerintah daerah diminta untuk segera mengajukan kebutuhan pegawai ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia belum bisa memastikan, kapan pendaftaran dimulai. Lagi pula, formasi CPNS untuk setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum keluar. Yang ada hanya formasi secara umum, yakni 1,3 juta. ‘’Detail formasinya untuk apa saja itu belum keluar. Nanti tunggu Permen-PANRB,’’ ujar Kepala BKN.

Namun yang pasti lanjut pria yang pernah bertugas di Wamena ini, formasi CPNS 2021 ini lebih diutamakan untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), lebih diprioritaskan tenaga guru dan kesehatan. ‘’Tahun ini (2021) PNS yang diterima sangat sedikit, sisanya adalah PPPK. Pemerintah tidak lagi menerima guru PNS, semuanya nantai jadi PPPK, termasuk tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit, Puskesmas,’’ tegasnya.

Sistem kepegawaian di Indonesia akan berubah. Menurut Bima Haria Wibisana, ke depan persentase PNS hanya 20 %, sisanya atau 80 % merupakan P3K. ‘’Nantinya semua guru dan tenaga kesehatan yang berada pada pelayanan masyarakat, termasuk Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran, itu semua PPPK. Posisi PNS adalah untuk pembuat kebijakan,” tuturnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed