oleh

Hari Ini, Dewan Pengupahan Gelar Sidang UMP 2019

-Manokwari-342 views

MANOKWARI-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat dan Dewan  Pengupahan dijadwalkan, hari ini, Rabu (30/10/2019) menggelar Sidang Penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) Papua Barat tahun 2020. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat  Kerja Disnaketrans Provinsi Papua Barat, Ermawati Siregar, SH, MM  mengatakan, pihaknya telah meminta masukan ke Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani terkait rencana kenaikan UMP 2020.

Sidang Dewan Pengupahan dalam rangka penetapan UMP 2020 sebelumnya dijadwalkan, Selasa (29/10), namun pelaksanaannya ditunda sehari menjadi Rabu (30/10). “Rencananya memang hari ini (Rabu) Sidang Pengupahan tetapi karena ada sesuatu dan lain  hal, maka baru besok (Rabu, 30 Oktober) baru kita laksanakan,’’ ujarnya kepada Radar Sorong, Selasa (29/10).

Dewan Pengupahan telah bertemu dengan Wagub Mohamad Lakotani untuk meminta petunjuk soal kenaikan UPM 2020. Dewan Pengumpahan menyampaikan dampat positif dan negatif atas besaran UMP yang akan diberlakukan.

Menurut Ermawati, Wagub berpesan, dalam penetapan UMP dapat mempertimbangkan perusahaan maupun para pekerja. “Tentu dalam penetapan UMP ada  berbagai hal akan dipertimbangkan. Yang penting, bisa diterima perusahaan maupun pekerja,” ujarnya.

Kabid Hubinsyaker mengatakan kalau secara rumus, besaran kenaikan UMP 2020 sudah jelas. Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,51 persen. Namun untuk Pemprov Papua Barat mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang minus. “Kalau secara rumus sudah jelas, tetapi pertumbahan ekonomi dan inflasi kita minus, maka itu juga jadi pertimbangan,” jelasnya.

Secara nasional kenaikan UMP sebesar 8,51 persen dari UMP tahun sebelumnya (2019). Kenaikan  UMP didasarkan pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Erwamati menjelaskan, penghitungan UMP berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.

Papua Barat tahun 2018 sebesar  Rp 2.934.500 bilan dinaikkan menjadi 8,51 persen menjadi Rp 3.184.225.  “Kita  melihat pertumbuhan ekonomi kita kan minus, kalau dipaksakan naik 8,51 persen tentu berat. Di samping itu sektor riil di Papua Barat tidak ada. Semua barang kebutuhan pokok didatangkan dari luar. Pertumbuhan yang bagus hanya migas, tetapi yang bekerja di migas ini sebagian tidak membelanjakan uangnya di Papua Barat, kebanyakan di luar. Nah, ini kendala yang kita hadapi,’’ jelasnya.

Dewan Pengupahan terdiri dari perbaikan pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan pekerja. Sidang penetapan UMP akan dihadiri pula, perwakilan serikat kerja, perwakilan perusahaan dan lainnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed