oleh

Gubernur Papua dan Papua Barat Perlu Duduk Bersama Siapkan Dialog Damai Internal Papua

MANOKWARI-Gubernur Papua dan Papua Barat perlu duduk bersama dan mempersiapkan langkah Dialog Damai Internal Papua, guna merumuskan aspirasi politik rakyat Papua. Aspirasi mana sudah jelas ada sejak pelaksanaan Tindakan Pilihan Bebas (act of free choice) tahun 1969 lalu.


Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH berpandangan bahwa relevansi antara isi butir konsideran menimbang huruf e dari Pasal 46 UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. Dengan isi Pasal 46 UU Otsus Papua tersebut sangat penting menjadi bahan dan atau acuan dalam merumuskan langkah penyelesaian sejarah masa lalu.


‘’Oleh sebab itu, saya mendorong Gubernur Papua dan Papua Barat, perlu duduk bersama dan mempersiapkan langkah dialog damai internal Papua, guna merumuskan aspirasi politik rakyat Papua,’’ ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).


Dikatakan Advokat senior ini, berbagai dokumen resmi dari telegram-telegram diplomatik pemerintah Amerika Serikat maupun Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang sedang dibuka (de classification) saat ini adalah turut memberi “bobot” bagi upaya rekonstruksi dan atau pelurusan sejarah Papua saat ini.


Menurut Warinussy, langkah persiapan Dialog Internal Papua menjadi urgen (penting) dan mendesak saat ini. Dr.Hans Meijer (sejarawan Belanda) dalam hasil penelitiannya mengenai pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Papua Barat menulis bahwa Menteri Luar Negeri Belanda, Lunz sejak awalnya sudah menduga bahwa Pepera yang akan dilaksanakan di Tanah Papua tidak demokratis, tapi Lunz sendiri tidak bisa berbuat apa-apa.


‘’Meijer bersama Dr.John Saltford dari Kerajaan Inggris, dalam tulisannya mengatakan..”orang Papua mempunyai masalah yang sangat kuat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Pepera adalah sesuatu penghinaan dan itu sesungguhnya tidak jujur dan bahwa itu perlu ditinjau kembali,” jelas Warinussy mengutip hasil penelitian Meijer, seperti ditulis dan dikutip dalam siaran Radio ABC, tanggal 17 April 2001.


Berkenaan dengan itu, Direktur Eksekutif LP3BH ini memandang bahwa penting bagi Presiden RI Joko Widodo tidak lagi menghindari amanat pasal 46 UU Otsus Papua sebagai acuan hukum dalam mendorong dimulainya langkah pelurusan sejarah Papua, sebagai diamanatkan Pasal 46 UU Otsus Papua tersebut.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed