oleh

Gubernur dan 13 Bupati- Wali Kota ‘Serbu’ Jakarta

MANOKWARI – Direncanakan hari ini, Rabu (5/8), ­Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dan 13  bupati/wali kota se-Papua Barat, akan bertolak ‘me­nyer­bu’ Jakarta. Para kepala ­daerah  ini berencana menemui ­Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Kamis (6/8) untuk memperjuangkan tambahan kuota CPNS formasi tahun 2018 serta realisasi 80 persen orang asli Papua (OAP).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Drs. Yusuts Meidodga menyatakan, sesuai hasil ­rapat di Swiss-belhotel Manokwari, Senin (3/8), para bupati/walikota tak bisa diwakili ­siapapun. Para Sekda dan Kepala BKD kabupaten/kota se-Papua Barat juga akan mendampingi. “Yang berangkat itu gubernur dan para bupati/wali kota tanpa diwakili, didampingi Sekda dan para kepala BKD,” kata Yustus Meidodga kepada Radar Sorong di kantor gubernur, kemarin.

Yustus mengatakan, Gubernur dan para bupati/walikota akan memperjuangkan ke Menpan RB supaya menambah kuota CPNS 2018 serta formasi CPNS tahun 2019 untuk mengakomodir peserta tes yang tidak diterima pada formasi 2018, khususnya OAP.

Menurutunya, surat dari Gubernur perihal permintaan audensi dengan Menpan RB telah dikirim Senin sore. Diharapkan Menpan RB memiliki waktu dan bersedia menerima gubernur, para bu­pati/walikota dan rombongan. “Surat permintaan audensi dengan Menpan RB sudah dikirim. Harapan kita Menpan RB bersedia terima,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa hingga kemarin, masih ada beberapa kabupaten yang belum mengumumkan hasil seleksi CPNS 2018, Kota Sorong, Raja Ampat, Kaimana, Fakfak, Teluk Wondama dan Manokwari Selatan. Lewat pertemuan nanti, Menpan RB diharapkan dapat menambah kuota CPNS 2018 sehingga makin banyak OAP yang di­akomodir.

Sebelumnya, Drs Dominggus Mandacan mengatakan, pihak­nya akan memperjuangkan supaya para pencari kerja Orang Asli Papua mendapatkan ­perhatian serius pemerintah pusat. Kesepakatan 80 persen OAP dalam penerimaan CPNS harus ditindaklanjuti dan ­direalisasikan. “Ada beberapa kabupaten telah mengumumkan hasil seleksi CPNS 2018, namun tak sesuai kesepakatan awal 80 persen bagi orang asli Papua tidak tercapai, bahkan ada kabupaten yang per­sentase kelulusan terbalik, 80 persen non OAP dan 20 persen OAP. Maka kami akan meminta 80 persen bahkan 100 persen untuk OAP dalam seleksi ­CPNS tahun 2019 dan 2020 nanti,” tegas Dominggus Mandacan. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed