oleh

Gereja Desak Pemerintah Tertibkan THM dan Miras

MANOKWARI – Pihak gereja melalui Persekutan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menertibkan tempat hiburan malam (THM) dan peredaran minuman keras beralkohol (miras). Tempat hiburan malam (THM) dan miras  ditengarai sebagai salah satu potensi terjadinya tindak kriminal.

Ketua PGGP Provinsi Papua Barat, Pdt. Sherly Parinussa, STh didampingi Sekretaris Umum PGGP, Erent Ngabalin,SHut,MP saat jumpa pers, Rabu (24/3) mengatakan, kasus pembunuhan terhadap Daud Wambrauw dan Hugo Saidui menjadi pelajaran berharga agar pemerintah bergerak menertibkan THM dan peredaran miras. Para pemuka agama tak menghendaki kejadian serupa kembali terulang.

Pemkab Manokwari sudah memiliki Perda Miras dan Perda Daerah Injil. Ketua PGGP meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemkab Manokwari untuk tidak mengabaikan kedua Perda tersebut.  “Perda Miras dan Perda Daerah Injil sudah ditetapkan. Kami mendesak pemerintah daerah agar berani melaksanakaannya untuk menghentikan peredaran miras dan menertibkan tempat hiburan malam demi mencegah persoalan kriminal,” tegasnya.

Dalam  upaya penertiban tempat hiburan malam dan peredaran miras, PGGP meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi Satpol PP.  PGGP sebagai lembaga representatif gereja-gereja se-Papua Barat menurut Pdt. Sherly perlu menyampaikan pernyataan sikap menyikapi peristiwa yang dialami Almarhum Daud Wambrauw dan Hugo Saidui. PGGP  berpandangan peristiwa pembunuhan dimaksud merupakan persoalan pribadi yang tergolong sadis.  “Sehingga kami mengutuk keras perbuatan demikian dan berharap peristiwa dimaksud tidak terulang kembali di masa yang akan datang sebab hanya mencorong nama baik Kota Injil dan berpotensi menciptakan konflik horizontal,” jelasnya.

PGGP juga mendesak pihak berwajib segera bertindak cepat dan cermat menyelesaikan persoalan dimaksud secara hukum  sekaligus mencegah dan menangkal dampak yang akan ditimbulkan guna menjaga kondusifitas kota Manokwari.  Polisi diminta menggelar razia senjata tajam karena sering disalahgunakan. “Warga Manokwari harus diberikan rasa. Kami mendesak polisi untuk melaksanakan razia senjata tajam,” tandasnya.

PPGP menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri  dan mempercayakan penyelesaian masalah kasus penikaman terhadap kedua korban kepada pihak berwajib đan memegang prinsip kebenaran, keadilan dan kasih.  Upaya penggiringan masalah harus dihindari. “Kami meminta kepada semua pihak agar tidak mengiring masalah ini menjadi persoalan SARA atau dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Tetapi diselesaikan secara adil dan bijaksana sesuai kontek masalahnya demi kebaikan bersama. Penegakan hukum seadil-adilnya. Kami mengajak semua pihak untuk tetap menjaga Manokwari sebagai sebagai rumah damai bagi semua suku, agama dan ras sebagai satu keluarga di Kota Injil,” pungkasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed