oleh

Gelontorkan Rp 2,3 M Bayar Tunjangan Guru

-Metro-117 views

SORONG – Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat mencairkan anggaran senilai Rp 2,3 M untuk membayar hak normatif guru di Kabupaten Maybrat. Total guru yang mendapatkan hak normatif sebanyak 325 guru yang secara terperincii disebutkan Tunjangan Daerah Terpencil  sebanyak 119 orang guru, tambahan penghasilan bagi guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi sebanyak 79 guru serta tunjangan sertifikasi 127 guru.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Korneles Kambu,S.Sos,MSi didampingi Sekertaris Seprianus Frasawi dan Kabid Mutu Paskalis Kosamah mengatakan, hak normatif guru ini bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Maybrat. Terkait hak normatif guru, Korneles mengatakan bahwa di Kabupaten Maybrat khusus ASN yang berprofesi guru setiap bulannya mendapat delapan pos anggaran diantaranya tiga tunjangan yang telah dibayarkan saat ini termasuk tunjangan lauk pauk. 

Dikatakannya, selama menjabat Kadis Pendidikan hampir dua tahun, dalam mengeksekusi hak normatif guru diluar gaji, pihaknya transparan alias bayar tunai langsung kepada guru yang bersangkutan. Selain itu, pihaknya melibatkan media sebagai fungsi kontrol. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan guru, menghindari stigma buruk kepada diri dan jajaran pejabatnya. 

Disinggung terkait kecurigaan publik adanya pemotongan hak normatif guru, Korneles mengharapkan para guru yang merasa haknya terpotong bisa melaporkan masalah tersebut ke inspektorat untuk melakukan audit, jika kemudian ada temuan atau rekomendasi inspektorat bisa diproses secara hukum. “Kalau memang ada yang sengaja melakukan pemotongan saat pembayaran di depan (tunai), kalau ada guru yang merasa tidak puas silahkan bawa barang bukti ke pihak berwajib sehingga kita bisa diproses, baik saya selaku kepala dinas maupun pejabat saya yang lain,”  tandasnya.

Kepala SMPN 1 Aifat, Betrix Florida Tawer,SPd mengatakan hak normatif guru yang selama ini diterimanya tidak ada pemotongan dari pihak dinas pendidikan terkecuali PPN dan PPH yang secara otomatis terpotong kembali ke kas negara. “Kami punya hak selama ini tidak dipotong oleh dinas, kalau ada isu yang berkembang di sosial media bahwa ada terjadi pemotongan hak guru itu tidak benar dari orang orang yang tidak bertanggungjawab,” kata Betrix Florida Tawer yang diiyakan guru SMPN 1 Ayawasi Natanyel Marian,S.Pd dan Kepala Sekolah SMPN 1 Aitinyo, Marthince Belmo,S.Th. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed