oleh

Gara-gara Kurang Koordinasi

SORONG – Pembubaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di 2 sekolah oleh Tim Satgas Covid-19 Kota Sorong dengan ­alasan belum adanya SK Wali Kota Sorong, dinilai gara-gara kurang koordinasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Petrus Korisano,SPd,MPd mengatakan, seharusnya Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Sorong melakukan koordinasi jika mendapatkan sekolah yang melaksanakan KBM tatap muka. Pihak sekolah juga harusnya melakukan koordinasi sebelum melakukan KBM tatap muka.

“Kalau menurut saya harus ada koordinasi baik dengan kepala dinas, supaya kalau temukan sekolah seperti itu (melakukan KBM tatap muka) langsung tanya saya, tapi mereka langsung turun ke sekolah jadi, saya tidak tahu. Yang jelas sekolah juga belum menanyakan ke kepala dinas, harusnya koordinasi dengan kepala dinas. Jadi sekolah dan Satgas harus koodinasi dengan Dinas Pendidikan supaya kita sama-sama mengambil keputusan yang tidak menimbulkan polemik. Saya juga dengar Pak Wali Kota bilang sebenarnya kalau sudah jalan, jalan saja, pak Sekda dan Dinas Pendidikan atur supaya satu kali serentak,” jelas Petrus Korisano kepada Radar Sorong, Jumat (12/3).

Sementara itu, Wali Kota Sorong Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengatakan sekolah harus memegang SK Wali Kota sebagai payung hukum untuk melaksanakan KBM tatap muka. Wali kota mengakui telah menandatangani SK untuk KBM tatap muka diselenggarakan mulai tanggal 1 Maret, namun penerapan atau pelaksanaannya dikembalikan pada Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan serta Satgas Covid-19 untuk melakukan rapat kembali.

“Saya sudah putuskan, saya kembalikan ke Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan  berkoordinasi dengan Tim Satgas supaya diatur jarak duduknya. Sekolah itu bisa diatur satu meja dan satu bangku untuk satu orang itu gak apa-apa. Proses belajar mengajar bisa dua, tiga kali boleh, supaya kita menghindar dari virus corona,” jelasnya.

Menanggapi adanya pembubaran KBM tatap muka oleh Tim Satgas Covid-19 Kota Sorong, Lambert Jitmau mengatakan perlu dilakukan secara kekeluargaan. “Sekolah harus pegang SK sebagai payung hukum. Perlu diatur baik secara kekeluargaan saja, jangan ada kesan yang gimana, atur semua baiklah,” pesannya.

Orang nomor satu di Kota Sorong ini menilai KBM secara online atau daring tidak efektif, sehingga ia telah mengeluarkan SK untuk KBM tatap muka. Dia berharap bulan Maret sudah segera dilaksanakan KBM tatap muka agar siswa-siswi bisa belajar seperti biasa, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Yang saya lihat melalui daring itu, saya saja tidak mengerti, apalagi saya pu cucu-cucu. Jadi saya ambil keputusan tatap muka saja, virus corona ini kan tidak mungkin serang anak-anak yang sedang sekolah, tidak. Mereka juga kan manusia, guru-guru kan cerdas, pasti akan atur bagaimana mekanisme untuk masuk ke ruang kelas, proses belajar mengajar dengan baik. KBM tatap muka bila perlu bulan ini. Saya bilang kemarin mulai tanggal 1 Maret, tapi kok sampai hari ini belum juga yach,” ucapnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed