oleh

Ganti Rugi Lahan, Pemprov Diminta Berkontribusi

SORONG-Guna merevitalisasi Sungai Remu dan meminimalisir tejadinya banjir, Balai Wilayah Sungai (BWS) sementara membangun tanggul di Sungai Remu. Namun, untuk ganti rugi lahan pemukiman warga belum dilaksanakan. 

Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM meminta kepada Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan juga ikut berperan karena pembangunan tersebut merupakan proyek nasional. Sehingga gubernur merupakan perpanjangan pusat ke daerah. Pada saat peletakan batu pertama juga dilakukan langsung oleh gubernur.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Jangan tarik pak gubernur datang hanya meletakan batu pertama. Kemudian dia pergi lalu malas tahu, tidak boleh. Ini proyek nasional. Pak gubernur itu sebagai pejabat pemerintah pusat yang diperbantukan ke daerah. Dia juga ikut memberikan kontribusi dan tanggung jawab. Jangan datang hanya letakan batu langsung pulang. Oh gak boleh. Saya waktu itu sampaikan pada sambutan, hati-hati pasti ada masalah,” katanya.

Wali Kota juga mengatakan bahwa pengalaman yang dilakukannya ketika melakukan pembangunan dan harus memindahkan warga yaitu ia harus membentuk tim. Tim atau panitia yang akan melakukan verifikasi tentang hal-hal yang terkena gusur, baik rumahnya, tanaman tumbuh dan tanahnya. 

“Tanah kan ada harga, rumah ada harga, tanaman tumbuh ada harga. Yang punya kewenangan kan pemiliknya. Kita datangi dia dan kita tawarkan dia, mendata fasilitas dan dari situ mereka akan mendapatkan harga satuan per item. Setelah itu ada kesepakatan dengan pemilik dan pemerintah daerah. Yang dituangkan dalam suatu berita acara yang isinnya kesepakatan antara pemilik dengan tim yang dibentuk, dengan harga. Jangan pikir ganti rugi itu Rp5-Rp10 miliar, ini nilainya bisa mencapai ratusan miliar,” tegasnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed