oleh

Gandeng BP JAMSOSTEK, Pemkab Gencar Sosialisasikan Perda

SORONG – Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 11 Tahun 2018 semakin gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Perda yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Kabupaten Sorong kini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Sorong kepada masyarakatnya. Kali ini sosialisasi kembali dilakukan bersama kepala-kepala distrik dan kepala kampung di Kabupaten Sorong, Senin (7/12).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, Maklon Wally mengungkapkan bahwa program yang digarap bersama BP JAMSOSTEK ini sudah sejak lama direncanakan, namun baru terealisasi tahun ini. Jaminan sosial inidianggap hal mutlak yang wajib dimiliki oleh setiap siapapun.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Ini merupakan perjalanan panjang yang kami lakukan untuk terlahirnya Perda ini dari beberapa tahun yang lalu karena kami melihat bahwa Kabupaten Raja Ampat sudah melakukan itu. Namun saat itu masih saja ada pejabat yang memberikan pandangan berbeda, tetapi Puji Tuhan sekarang sudah terealisasi. Saya rasa ini hal yang penting dan siapaun punya hak untuk mendapat jaminan sosial terhadap dirinya, sehingga saya apresiasi sekali kepada Bapak Bupati yang telah mewujudkan ini,” terangnya.

Maklon melihat, sebelum lahirnya perda, begitu banyak masyarakat yang datang kepada Bupati untuk berbicara terkait biaya pemakaman dan lain-lain ketika ada sanak saudaranya yang meninggal. Oleh karenanya program ini dianggap sebagai solusi yang akan menjawab permasalahan tersebut.

Hingga saat ini penerapan perda tersebut juga diikuti dengan masuknya 5000 peserta BP JAMSOSTEK sektor BPU. 5000 peserta tersebut terdiri dari beberapa kepala kampung dan masyarakat lainnya.

“Tahap awal yang baik ini ada 5000 yang masuk, ada aparatur kampung dan masyarakat biasa. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Bupati untuk keseriusannya melindungi masyarakat Kabupaten Sorong. Kami harap ini akan terus berjalan dengan jumlah peserta yang tercover bisa lebih banyak lagi,” ujar Kepala BP JAMSOSTEK Papua Barat, Mintje Wattu.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eliaser Kalami menerangkan bahwa 5000 peserta yang telah terdaftar tersebut telah dibayarkan iurannya dalam anggaran perubahan dan akan ditindaklanjuti pada APBD selanjutnya. Dengan demikian, dirinya berharap kepala distrik bisa menjadi penyambung informasi kepada masyarakat lainnya terkait program yang dimaksud.

“Harapan kami nantinya kepala distrik bisa meneruskan kepada bawahannya terkait program ini. Jika difikirkan dengan iuran Rp16.800 kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar ketika terjadi risiko, dan bersyukur bahwa iuran itu tidak dibayarkan oleh masyarakat namun sudah dibayarkan oleh pemerintah. Diagendakan tahun depan juga akan ada tambahan peserta baru untuk tenaga honorer, sehingga jika ini bisa terealisasi maka lengkaplah sudah,” tandasnya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed