oleh

Galian C Langgar Tata Ruang, Denda Rp 500 Juta

-Metro-175 views

SORONG – Untuk mencegah terjadi penyimpangan pada perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan melalui peraturan zonasi. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Sorong dalam hal ini Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong melakukan pemasangan plang berisi ”Peringatan dilarang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pertambangan galian cdi sempadan pantai dan hutan produksi terbatas” di 2 lokasi galian C di Kota Sorong.

Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Kementerian PUPR Arief Maolana menyebutkan dalam pasal 68 UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa sanksi administratif dapat diberikan melalui peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan ­fungsi ruang dan atau denda administratif paling banyak Rp 500 juta bahkan dipenjara paling lama 3 tahun.

Dia menjelaskan bahwa Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjalankan fungsi Penegakan Hukum Bidang penataan ruang di Wilayah Papua Barat dan Papua, khususnya di Kota Sorong agar mendorong pemanfaatan ruang secara efektif dan optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang penataan ruang.
Lanjutnya, Untuk tahun 2020 dilakukan di 2 lokasi yaitu SO.1 Pertambangan Galian C pada Sempadan Pantai dan Hutan Produksi Terbatas di Distrik Maladummes Kelurahan ­Saoka. Kemudian di SR.26 Pertambangan Galian C pada ­Kawasan Hutan Produksi Konversi di Distrik Sorong Utara, ­Kelurahan ­Matalamagi.

”Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana, sekaligus sebagai peringatan, dan ­meningkatkan kesadaran ­masyarakat, pemerintah dan semua pihak dalam ­mewujudkan tertib tata ruang,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Tataang Setiawan, bahwa hal tersebut menjadi suatu peringatan pemerintah kepada semua pihak atau komponen ­masyarakat tentang pemanfaatan ruang dijalankan sesuai RTRW Kota Sorong.

”Pemasangan plang sudah terindikasi dari tahun 2017 sehingga baru terealisasi sekarang. Pemasangan plang ini supaya kedepan tidak terjadi penyimpangan kerusakan lingkungan,” katanya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed