oleh

Galian C Dihentikan Paksa

SORONG – Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST,MSi, Selasa (3/8) menghentikan paksa aktifitas penambangan bahan galian golongan C yang beroperasi di Km 10 masuk dekat dengan pekuburan umum khusus Covid-19. Langkah tegas dilakukan Dinas PPLH Kota Sorong karena perusahaan yang melakukan eksploitasi penambangan galian C tidak memiliki ijin alias ilegal.

Kelly Kambu mengatakan, penghentian paksa dilakukan berdasarkan keluhan warga masyarakat di sepanjang jalan Km 10 Masuk sampai dengan sepanjang Jalan Malibela, karena merekalah yang terdampak langsung mobilitas angkutan truk material galian C. “Pengambilan material galian C di lokasi ini belum memiliki ijin. Pengambilan material ini ditimbun di Jalan Malibela, jadi warga masyarakat di Jalan Malibela itu mengamuk karena material galian C itu menimbulkan becek dan berdebu di jalan bahkan masuk sampai ke rumah-rumah warga,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, kemarin.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Dikatakannya, lokasi penggalian material sendiri juga tidak jelas apakah lahan kosong yang sudah dikeruk materialnya akan diperuntukan untuk kepentingan apa. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan juga sangat berbahaya. “Karena mereka tidak memiliki ijin, maka aktifitasnya kita hentikan sementara. Kita undang para pihak, baik perusahaan-perusahaan yang beroperasi, komunitas truk untuk kita koordinasi dulu,” kata Kelly sembari menambahkan, debu yang dihasilkan dari aktifitas galian C sangat membahayakan kelangsungan hidup warga Kota Sorong.

Menurutnya, jika perusahaan sudah memenuhi kewajiban perijinan, maka langkah yang harus dilakukan perusahaan adalah membersihkan bodi dan bak truk baik dari lokasi pengangkut maupun lokasi tujuan. Selain itu, jalur jalan yang dilalui truk pengangkut material galian C harus disemprot. ”Jadi untuk sementara kita hentikan dulu, kita rapat koordinasi baik dengan pemilik lahan, pelaku usaha yang melakukan aktifitas penambangan ini dan pemilik lokasi tujuan penimbunan di Jalan Malibela. Kita buat kesepakatan dulu, kewajiban-kewajiban apa yang harus wajib dipenuhi, setelah itu baru bisa beroperasi kembali,” tandasnya.

Ditambahkan, pada prinsipnya Dinas PPLH Kota Sorong tidak melarang setiap aktifitas pembangunan di Kota Sorong, yang terpenting setiap aktifitas pembangunan harus berwawasan lingkungan. ”Pembangunan itu harus berbasis lingkungan supaya masyarakat itu bisa aman dan nyaman, pelaku usaha juga aman dan nyaman, pemerintah pun aman dan nyaman, rezeki lancar ekonomi bertumbuh Kota Sorong semakin maju di tanah Papua,” imbuhnya. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed