oleh

Gabriel Asem: Ada Dualisme KAPP di Tambrauw

-Metro-115 views

FEF– Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Tambrauw, menagih janji Bupati Gabriel Asem terkait pembagian proyek Tahun Anggaran 2020, untuk pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Oscar Bame, Ketua BPD KAPP Kabupaten menjelaskan, janji Bupati Tambrauw itu berawal dari pertemuan bupati dan wali kota se-Papua Barat yang berlangsung di Sorong Selatan, Februari 2019.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bappeda itu, salah satu agenda yang dibahas adanya mengenai penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Dari 100 persen dana Otsus yang diterima Provinsi Papua Barat, 70 persen akan dibagikan ke Kabupaten/Kota di Papua Barat, dan 30 persen menjadi hak provinsi. Dari persentase yang menjadi bagian kabupaten/kota, akan dibagikan ke pengusaha Papua dalam bentuk paket kegiatan proyek.

“Faktanya, tahun 2019 tidak ada satupun anggota KAPP yang mendapat paket kegiatan dari dana otsus itu. Pak Bupati menjanjikan, akan mengakomodir KAPP di Tahun Anggaran 2020 ini,” kata Oscar Bame, Minggu  (28/6).

Memasuki tahun anggaran 2020, pada Januari lalu pengurus KAPP Kabupaten Tambrauw melakukan audiensi  dengan DPRD Kabupaten Sorong, agar dimediasi bertemu bupati membahas paket kegiatan proyek yang akan diberikan ke pengusaha Papua.

Pertemuan dengan bupati itu, baru bisa berlangsung pada bulan Februari 2020, dan bupati berjanji akan memberikan 4 paket kegiatan untuk Oscar Bame, Anton Yesnat, Theo Baru dan Sakeus Aba, 4 anggota KAPP.

Kata Oscar Bame, saat itu bupati beralasan tidak bisa mengakomodir seluruh anggota KAPP, karena jumlah kontraktor di Kabupaten Tambrauw, ada sebanyak 146 perusahaan. “Bupati bilang harus dibagi merata dengan kontraktor lain,” tandas Oscar Bame.

Tapi dari 4 paket kegiatan yang dijanjikan Bupati, hingga bulan ini, baru 1 paket yang direalisasikan, yakni pekerjaan rehat gedung sekolah senilai Rp 700 juta. Paket itu diberikan kepada Sakeus Aba. Sementara untuk tiga pengusaha lainnya, masih belum ada kejelasan.

Karena tidak ada kabar, Rabu (24/6) Oscar Bame didampingi Markus Sewiya (Sekretaris BPD KAPP Tambrauw), dan Naftalis Sedik, Anastasya Bame serta Didimus Baru (semuanya anggota), mendatangi rumah bupati di Kota Sorong.

“Kami menagih janji itu. Kenapa sampai saat ini tidak ada paket pekerjaan yang diberikan kepada kami,” kata Markus Sewiya.

Dari pertamuan di rumah Bupati di Kota Sorong, kata Markus, mereka kembali dijanjikan paket pekerjaan di APBD Perubahan 2020. Alasannya, paket pekerjaan yang ada sekarang, sudah dikerjakan semua oleh DPRD Kabupaten Tambrauw.

“Sudah habis tak tersisa diambil mereka. Kalau seperti ini, kami masyarakat ini mau makan apa. Anggota DPRD itu sudah dapat gaji, masih lapis lagi meminta proyek,” kata Oscar Bame, yang dibenarkan Markus Sewiya. 

Sementara itu, Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem yang disebut-sebut menjanjikan BPD KAPP Tambrauw paket pekerjaan di APBD Perubahan 2020 saat dikonfirmasi menyebutkan, di Kabupaten Tambrauw terdapat dualisme kepemimpinan KAPP. Segelintir orang yang mengatasnamakan KAPP yang menemuinya tersebut, hanya untuk kepentingan pribadi mereka.

“Kita ini bingung, karena di Tambrauw ini ada dualisme kepemimpinan KAPP. Yang kemarin Oscar Bame dia klaim dirinya sebagai ketua KAPP Tambrauw, lalu yang lain lagi ada Anjelos Baru. Ini ada dualisme, ”jelas Gabriel Asem.

Ia menuturkan, status Oscar sebagai Ketua BPD KAPP Tambrauw, kata Gabriel Asem, belum resmi diangkat. Sementara di pihak lain, ada nama Anjelos Baru yang juga mengatasnamakan KAPP.

“Karena kondisi Covid-19, semua dana ini kan dipangkas. DAU dikurangi, Otsus juga dikurangi, sumber dana lain dari PAD juga itu dikurangi dan dialihkan semuanya ke penanganan Covid-19. Lalu KAPP ngotot untuk mendapatkan alokasi pekerjaan untuk mereka. Pekerjaan mana yang kami mau kasih, sementara semua dikurangi,”imbuhnya.

Lanjutnya, memang masih ada proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi itu jumlahnya sangat terbatas. Di Tambrauw bukan hanya KAPP yang membutuhkan pekerjaan, tapi banyak juga masyarakat lain yang memiliki bendera dan ingin mendapatkan pekerjaan.

“Masyarakat lain yang tidak terdaftar dalam KAPP, juga ada di dalam yang pekerjaan itu,” pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Tambrauw melalui Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kabupaten Tambrauw, Yohanes Yesawen, menepis tudingan bahwa ia dan seluruh anggotanya, memborong proyek daerah yang didanai APBD Tahun 2020.

Yohanes meminta Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Tambrauw, untuk segera membuktikannya. Apabila, tudingan itu tidak terbukti, Yohanes meminta agar BPD KAPP meminta maaf ke publik.

“Di media, mereka mengatakan sudah bertemu bupati dan menanyakan proyek di Tambrauw. Hasil dari pertemuan itu disebutkan bahwa proyek yang ada sekarang sudah dikerjakan semua oleh DPRD Kabupaten Tambrauw, mulai dari Ketua hingga anggotanya. Tudingan ini sama sekali tidak benar, “ucapnya.(raf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed