oleh

Evaluasi Total UU Otsus Papua !

MANOKWARI – Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan  evaluasi total Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Direktur Eksekutif Lembaga dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,SH menyatakan, revisi total ini sebagai pemenuhan amanat dari UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua itu sendiri.

Advokat senior ini mengatakan, amanat pasal 78 UU Otsus bahwa evaluasi dilakukan setiap tahun. Berkenaan dengan akan berakhirnya pemberian dukungan pemerintah pusat melalui dana otonomi khusus setara 20 persen, maka evaluasi mendesak untuk dilakukan sekarang ini dengan prakarsa pertama dan utama dari rakyat Papua.

Dia menegaskan,dalam revisi UU Otsus secara total, suara rakyat Papua dapat diwakili dan atau diwadahi oleh dan atau melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan MRPB dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua serta DPRPB. 

Dikatakannya, evaluasi mesti dilakukan dengan kurang lebih menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu : pertama, apa yang menjadi mandat dari setiap Bab (24 Bab) dan Pasal 79 dari UU Otsus Papua. Kedua, bagaimana implementasi mandat-mandat dari setiap Bab dan setiap Pasal tersebut dalam prakteknya selama 20 tahun, baik di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat. Lalu ketiga, kalau mandat tersebut dalam praktek implementasinya tidak sesuai atau tidak dilaksanakan, maka apa hambatan dan atau kendalanya serta bagaimana agar dalam masa depan dapat diwujud-nyatakan.

“Sehingga dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang mampu dijadikan sebagai landasan hukum dalam merumuskan pola penyelesaian masalah sepanjang 20 tahun dan atau 25 tahun. Pemerintah Pusat memberikan dana Otsus ke Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Evaluasi lanjut Warinussy, menjadi penting untuk menunjukkan kepada negara bahwa rencana  pemekaran wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota di Tanah Papua sesungguhnya menjadi penting didasarkan pada amanat pasal 76 UU Otsus Papua. Dimana mekanisme dan prosedurnya harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari MRP/MRPB dan DPRP/DPRP.

Dalam pemekaran wilayah, setelah memperhatikan sungguh-sungguh 4 faktor yaitu kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, serta perkembangan di masa datang. “Itulah sebabnya menurut pandangan hukum saya bahwa pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini oleh MRP, sesungguhnya penting untuk difokuskan pada pentingnya penyelenggaraan evaluasi sesuai amanat pasal 78 sebagai landasan konstitusional dalam merancang perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,” tuturnya.

Melalui evaluasi tersebut juga dapat diketahui seberapa jauh implementasi kebijakan Otsus di Tanah Papua telah memberi pengaruh bagi dibangunnya perdamaian. Juga akan bisa diketahui dari evaluasi mengenai apakah dana otonomi khusus yang setara 20 persen. (lm)Evaluasi Total UU Otsus Papua !

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed