oleh

Evaluasi Otsus Libatkan KNPB

Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) mulai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Evaluasi dan Efektivitas Otonomi Khusus Papua. Pada Kamis (1/10), MRP menggelar RDP dengan komponen pemuda dan masyarakat. Elemen-elemen yang diundang, organisasi kepemudaan, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) sejumlah perguruan tinggi, termasuk KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua).

RDP dipimpin Wakil Ketua MRP PB Cyrilus Adopak didampingi Abraham Ramar, setelah dibuka Ketua MRP PB Maxsi Ahoren. Mengawali RDP, Cyrilus Adopak mengatakan RDP dilaksanakan dalam beberapa sesi. Sesi pertama, Kamis (1/10) mendengarkan pendapat dari komponen pemuda dan masyarakat. Sesi kedua pada 6 Oktober mengundang utusan masyarakat adat.

Serap Aspirasi, Otsus Dilanjutkan atau Dikembalikan

MRP Provinsi Papua Barat (MRP PB) mulai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Evaluasi dan Efektivitas Otonomi Khusus Papua yang digelar oleh MRP PB, Kamis (1/10) dengan komponen pemuda dan masyarakat, diantaranya organisasi kepemudaan, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua).

RDP digelar di kantor MRP PB di Sowi Gunung (Sogun) mulai pukul 10.00 WIT. Menerapkan protokol kesehatan, para peserta melewati pemeriksaan suhu tubuh serta wajib memakai masker. Ruangan rapat tak mampu menampung warga yang ingin menyaksikan jalan RDP, sekretariat MRP PB menyediakan tempat duduk di halaman kantor. Puluhan personel Polres Manokwari dikerahkan untuk mengamankan jalannya RDP. Juga ada beberapa tenaga kesehatan yang dikoordinir Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Manokwari, dr. Adhe Ismawan.

RDG dipimpin Wakil Ketua MRP PB Cyrilus Adopak. Ia berharap RDP berjalan lancar, tidak terjadi perdebatan panjang. Semua masukan akan ditampung dan diramu untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. “Dalam rapat dengar pendapat ini kita harapkan tidak ada perdebatan antar satu dengan yang lain. Kita  hanya dengarkan aspirasi dari setiap pimpinan organisasi, apakah Otsus dilanjutkan atau dikembalikan,” ujarnya.

Hasil RDP ini selanjutnya akan dibawa pada pleno luar biasa bersama MRP Provinsi Papua yang jadwalnya akan ditentukan kemudian. MRP tidak akan mengeluarkan rekomendasi, tetapi keinginan elemen masyarakat-lah yang nantinya disampaikan ke pemerintah pusat. Pimpinan rapat memberi kesempatan kepada setiap pimpinan organisasi kepemudaan dan ormas untuk menyampaikan pandangan secara tertulis. RDP berlangsung hingga sore.

Sebelumnya, Ketua MRP PB, Maxsi Ahoren menuturkan, sudah ada tim kerja terdiri dari 16 anggota MRPB yang terlibat membahas sejumlah dokumen tentang evaluasi Otsus. Tim kerja ini dibantu tim tenaga ahli. Tim Tenaga Ahli Pendamping yakni Dr. Natalsen Basna (Bidang Keahlian Kehutanan), Anike T.H Sabami (Bidang Keahlian Gender dan Hak-hak Perempuan dan Anak), Metuzalak Awom (Bidang Keahlian Hak Asasi Manusia, Hukum dan Perancangan Peraturan daerah), Amos May (Bidang Keahlian Kebijakan Anggaran Publik dan Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah), Abdul Solichin (Bidang Keahlian Antropologi, Sosio Spasial, Resolusi Konlfik, Perancangan Peraturan Daerah dan Masyarakat Adat). “Kelima tim ahli ini akan mendampingi MRP PB untuk melakukan pendampingan dan memberikan masukan terkait dengan adanya evaluasi revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus versi MRPB,” kata Maxsi Ahoren. (Laode Mursidin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed