oleh

Elit Pejabat Disinyalir Nikmati Hibah Dana Otsus

MANOKWARI – Anggota DPD-RI, Dr Filep Wamafma,SH,MHum,CLA menilai pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat amburadul. Dia menilai sebagai dana Otsus dinikmati oleh segelintir oknum elit pejabat yang membentuk yayasan. “Memang dana Otsus ini kacau. Yang menikmati dana Otsus ini kelompok-kelompok elit di ­birokrasi. Itu mereka membentuk banyak yayasan. Kemudian uang-uang ini tidak tersalur dengan ­baik ke rakyat,” kata Senator asal  Papua Barat ini kepada wartawan di Mansinam Beach Resort, Minggu (13/6) malam.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari ini mengaku memiliki data elit pejabat yang memiliki yayasan mendapatkan kucuran dana Otsus. Ironisnya lagi, ada istri pejabat pemilik yayasan  ikut kecipratan dana Otsus miliran rupiah. “Banyak pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) punya yayasan,” tuturnya.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Filep membeberkan, sebagian dana hibah yang dialokasikan mengalir ke yayasan miliki elit pejabat di Pemprov Papua Barat. “Jadi yang mengacaukan pengelolaan dana Otsus itu para elit pejabat di daerah,” bebernya.

Dia memberi ilustrasi siapa yang dekat api akan ikut merasakan panas. Demikian pula, siapa  yang dekat atau memiliki hubungan baik dengan pimpinan, maka akan ikut kecipratan uang Otsus. “Tergantung siapa  yang dekat api dia ikut panas,” ujarnya.

Yayasan yang mendapatkan dana hibah Otsus menurut Filep, hanya itu-itu saja setiap tahun. “Kalau kita buka daftar hibah yang menerima bantuan itu-itu saja baik di Provinsi Papua Barat maupun di Papua, tidak kemana-mana. Yayasan milik pejabat penerima dana hibah, juga ada pengusaha dapat dana hibah,” tandas Filep sembari meminta wartawan untuk mengusut pendistribusian dana hibah.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) DPD dengan  Kapolri, Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Filep Wamafma telah meminta ketiga lembaga ini untuk turun melakukan audit dana Otsus. Kapolri dan Kejaksaan Agung disarankan membentuk tim investigasi mengusut kekacauan pengelolaan dana Otsus. “Bikin satgas untuk investigasi dana Otsus di daerah. Karena hari ini rakyat menderita, sementara uang Otsus ini tersalur ke sana (yayasan milik elit pejabat,red),” tegasnya.

Menurut Filep, ada mafia terselubung di daerah terkait pengelolaan dana Otsus ini. Dia tak hanya bicara tetapi punya data. Ada beberapa oknum pejabat memanfaatkan dana Otsus  untuk kepentingan kelompoknya. “Ada mafia terselubung di daerah sehingga dana Otsus tidak tepat sasaran. Kita punya data soal itu, BPK dan institusi hukum juga punya data soal itu. Memang harus ada audit,” tandasnya.

Selama dua  puluh tahun pelaksanan Otsus, Filep menilai pengelolaan dana Otsus sesukanya oknum elit pejabat. Pemprov Papua Barat mengeluarkan aturan pengelolaan dana Otsus hanya tentang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota. “Suka-suka dibagi, provinsi berapa, kabupaten/kota berapa,” ujarnya.

Kelemahan lainnya dalam pengelolaan dan pengawasan dana Otsus menurut Filep, dana Otsus disatukan dengan APBD. Dia menilai, pejabat di daerah sendirilah yang merusak. “Di injure time dana Otsus di bulan November tahun 2021 ini, saya sudah sampaikan ke Kapolri, Jaksa Agung dan BPK, segera audit dana  Otsus. Selama 20 tahun ini dana Otsus harus diaudit. Siapapun orang yang lakukan penyimpangan, penyalahgunaan, dugaan korupsi, harus diproses. Sehingga ada persepsi bahwa negara punya niat yang baik membangun Papua, tetapi kita di daerah ini sendiri yang merusak,” ujarnya.

Kepala Sub Bagian Auditorat Papua Barat 1 pada Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Hendri Purnomo Djati sebelumnya menyoroti pertanggungjawaban dana Otsus sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Menurutnya, selama ini Silpa dana Otsus tak ada laporan pertanggungjawabannya.  Hendri Purnomo mengatakan, tidak adanya laporan penggunaan Silpa dana Otsus bukan berarti suatu penyimpangan. “Paling tidak ada laporan ­penggunaan dari Silpa Otsus yang sebetulnya nilainya besar juga karena dana Otsus tahap 2 dan 3 itu sekitar 70%,” tandasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed