oleh

Eks ASN Klaim Jabat Kapolda NFRPB

JAYAPURA – Penyidik Satreskrim Polres Waropen menyelidiki kasus pembuatan video oleh seorang mantan aparatur sipil negara (AS) yang menyatakan dirinya sebagai Kapolda Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) untuk Wilayah Saireri, yang dilakukan ­dilakukan di Distrik Soyoi Mambai Kabupaten Waropen.

Dalam video yang viral di media sosial tersebut, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kepolisian Negara Federal Republik Papua Barat wilayah dua Saireri, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pemerintah sementara Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) pimpinan Benny Wenda.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Kapolres Waropen AKBP Suhadak langsung membentuk dua tim beranggotakan gabungan intelijen yang bertugas melakukan penyidikan dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait video viral tersebut, serta tim Reskrim untuk melakukan pemanggilan kepada warga yang terlibat dalam video tersebut.

Tim gabungan intelijen yang dipimpin Kasat Intelkam Polres Waropen  Iptu Frits B. Arera,S.Sos pada Selasa (5/1) mendatangi TKP dan menemui 2 tokoh yang terlibat dalam pembuatan video tersebut. Melalui pendekatan, berhasil  diamankan bukti 3 bendera Bintang Kejora, 2 baju hitam lengkap dengan atribut NFRPB, 2 baret NFRPB lengkap dengan emblem, 1 noken bercorak Bintang Kejora, 1 tempelan Bintang Kejora, 1 mahkota kepala dengan atribut Bintang Kejora, 1 lembar undangan NFRPB, dan 1 lembar stiker ULMWP.

“Setelah didatangi, dua orang oknum ini mengaku dipaksa memakai pakaian tersebut. Yang bersangkutan secara kooperatif memberikan atribut-atribut tersebut kepada petugas tanpa ada pemaksaan,” kata Kapolres Waropen AKBP Sudahak saat konfrensi Pers di Mapolres Waropen, Jumat (8/1).

Kapolres mengaku telah memerintahkan tim Reskrim melakukan pemanggilan pada salah seorang mantan AS yang menyatakan dirinya sebagai Kapolda NFRPB atau ULMWP untuk Wilayah Saireri. “Pemanggilan pertama sudah dilakukan namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit. Panggilan kedua sudah saya tandatangani, apabila tidak hadir maka saya akan melakukan panggilan ketiga sekaligus perintah membawa,” tegas AKBP Suhadak.

Kapolres menegaskan, setiap kegiatan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Waropen, akan ditindak tegas. Karena itu, kegiatan deklarasi pernyataan dukungan terhadap pembentukan pemerintah sementara Negara Federal Republik Papua Barat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Waropen tersebut, diproses sesuai hukum yang berlaku. (al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed