oleh

Dukung Pemekaran DOB di Raja Ampat

WAISAI – Pimpinan dan anggota DPD-RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat, ­menggelar dialog bersama Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan OPD dan jajaran Forkopimda yang ­berlangsung di Aula Wayag ­Kantor Bupati Raja Ampat.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati,SE menyampaikan selamat datang di Raja Ampat bagi pimpinan dan anggota DPD RI beserta rombongan lainnya. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat, kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Ketua dan anggota DPD. Saya yakin dan percaya masyarakat akan mendapat berkat dari kunjungan ini,” kata Abdul Faris Umlati.

PMB OPBJJ-UT Sorong

AFU ~sapaan akrabnya~ menitipkan pesan kepada Ketua dan anggota DPD RI tentang upaya percepatan pemekaran Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Tengah. “Apa yang dititipkan ini mungkin kiranya menjadi peran dari Ketua, anggota DPD RI yang hadir saat ini. Dimana, menjadi kerinduan dan harapan kita bersama, masyarakat maupun pemerintah, berkaitan dengan pemekaran Kabupaten Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, termasuk Raja Ampat Tengah,” harapnya.

Terkait usulan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Raja Ampat, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menerangkan bahwa DPD RI siap mendukung upaya percepatan pemekaran di Raja Ampat. “Raja Ampat minta apa saja pasti bisa asal jangan minta merdeka. Satu Kabupaten DOB satu lagi, biar empat (Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Tengah), siapa tahu 10  tahun ke depan lagi bisa menjadi Provinsi Raja Ampat. Kerena itu, kami minta Raja Ampat untuk terus bersinergi dengan DPD RI mendorong upaya pemekaran ini,” ucap Fachrul Razi.

Sementara itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti menegaskan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia, maka Pemda dan masyarakat perlu menjaga dan melestarikan kearifan lokal dan kebudayaannya, sekaligus bersama-sama menjaga alam, budaya, serta hubungan antar manusia. “DPD RI memberikan perhatian pada percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis listrik kecamatan dan kampung wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, dan perbatasan negara,” katanya.

La Nyalla mengingatkan Pemda Raja Ampat tetap focus pada pembangunan pariwisata dan perikanan. ”Karena itu DPD RI menilai dibutuhkan Badan Otorita Pariwisata Raja Ampat yang mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Raja Ampat,” cetus La Nyalla. 

Anggota DPD RI asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas yang bergabung di Komite IV membidangi Keuangan, Perbankan, BPS dan lain-lain, menambahkan beberapa usulan termasuk rencana pemekaran dua wilayah, Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Utara termasuk baru diusulkan dan telah diterima oleh pimpinan DPD RI yakni, Raja Ampat Tengah. Namun Sanusi mengingatkan bahwa sesuai pernyataan pemerintah pusat bahwa rencana pemekaran beberapa wailayah, di Provinsi Papua dan Papua Barat ada pengecualian. 

”Kalau daerah lain masih mengalami moratorium, tapi Papua dan Papua Barat ada kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah pusat. Sebab itu, apa yang menjadi keinginan Pemkab dan masyarakat Raja Ampat untuk bisa memekarkan beberapa daerah otonomi baru dalam rangka menunjang serta menuju provinsi kepulauan, mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi kita menyadari dalam perjuangan ini tidak seperti membalik telapak tangan, pastinya kita harus melalui kebijakan-kebijakan dan dukungan strategi baik dari daerah sampai ke pusat,” kata Sanusi Rahaningmas. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed