oleh

Dukung Kebijakan Presisi, Sat Reskrim Polres Sorong Lahirkan Inovasi

AIMAS – Dalam rangka mendukung kebijakan Prediktif Responsibilitas Transparansi Berkeadilan (Presisi) yang merupakan program 100 hari kerja gagasan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Sat Reskrim Polres Sorong kini melakukan beberapa inovasi demi menjadi satuan yang lebih unggul dan terpercaya dalam memberikan pelayanan hukum dengan menyediakan Ruang Presisi Restorative Justice, Pelayanan Delivery SP2HP dan Pelayanan Konsultasi Harmonisasi Pelayanan Hukum (Konstruksi Yankum).

Ruang Tahtya Darma dipersiapkan senyaman mungkin sebagai fasilitas yang akan digunakan sebagai ruang mediasi atau penyelesaian perkara dengan sistem Restorative Justice (RJ). Tindakan ini sangat erat kaitannya dengan peradilan anak dan perempuan.

Kasat Reskrim Polres Sorong, AKP Ronal Nobel Manalu, SE, S.IK, MH menerangkan bahwa proses mediasi sangatlah penting karena tidak semua kasus tindak pidana akan diselesaikan di meja hijau. Jika masih ada kemungkinan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, maka Sat Reskrim Polres Sorong tentu akan memfasilitasi pihak korban dan pelaku untuk menempuh jalur mediasi.

Proses mediasi di ruang restorasi Tahtya Dharma, Polres Sorong

“Ruang restorasi adalah tempat mediasi antara korban dengan pelaku, jadi tidak semua kasus akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Kalau memang ada kesepakatan kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan maka akan kita bantu. Ini juga sesuai amanat Kapolri, jika bisa diseselaikan secara baik-baik maka tidak perlu dilanjutkan proses hukumnya. Ruangan ini kami persiapkan senyaman mungkin sehingga mendukung suasana hati dalam hal pengambilan keputusan. Karena manfaat dari penegakan hukum adalah untuk memberikan keadilan,” jelas Kasat Reskrim.

Layanan Konstruksi Yan Kum oleh Sat Reskrim Polres Sorong

“Layanan Kontruksi Yan Kum lebih kepada mencegah terjadinya kasus tindak pidana dengan cara memberikan edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Contohnya kepada OPD pemerintahan, BUMN dan swasta, akan kita edukasi agar tidak melakukan penyelewengan anggaran. Karena apabila mereka menyelewengkan dana, maka tentu akan tersandung kasus hukum dan ada risiko yang juga akan diterima oleh mereka. Hal ini tidak hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi saja, tetapi juga termasuk tindak pidana lain seperti penganiayaan, asusila dan lainnya,” urainya.

Giat sambang yang secara rutin dilakukan oleh personel Sat Reskrim Polres Sorong juga dimaksudkan untuk menjalin kemitraan dengan warga sekitar guna mencari informasi yang berkembang sekaligus menyampaikan pesan-pesan terkait Kamtibmas. Dengan segala inovasi yang dihadirkan, Kasat Reskrim Polres Sorong berharap bisa lebih dekat dengan masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Sorong. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed