oleh

Dugaan Money Politic Mengemuka

WAISAI – Sejumlah warga melaporkan temuan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Raja Ampat. Temuan pelanggaran ­terjadi sebelum dan saat pencoblosan Pilkada Raja Ampat Tahun 2020. Pelanggaran pemilu yang dilaporkan yakni telah terjadi dugaan terkait money politic (Politik Uang), dan penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).  

”Kami mendampingi warga ke Bawaslu bertujuan melaporkan dugaan, tetapi tangkap tangan warga terkait money politic atau politik uang pada saat jalannya tahapan pilkada, tersebar di beberapa wilayah pemilihan diantaranya Kampung Urbinasopen Distrik Waigeo Timur, di Perumahan 300 Kelurahan Bonkawir Distrik Waisai Kota. Total uang yang berhasil diamankan warga dari tangkap tangan money politic itu sebesar Rp 1 Juta 250 ribu dalam bentuk pecahan 50 ribu dan 100 ribu,” beber Abraham Umpain/Dimara kepada wartawan, Senin (14/12).

PMB OPBJJ-UT Sorong

Selain malaporkan dugaan money politic lanjut Bram, pihaknya juga melaporkan dugaan pengelembungan suara serta penghilangan hak-hak suara pemilih yang sah terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di beberapa TPS.”Penghilangan hak suara sah dari pada pemilih ini kami menilai sangat terstruktur sekali, menurut kami, masuk dalam kategori TSM (terstruktur sistimatis dan masif),” ujarnya. 

Menurutnya, ketika warga datang ke TPS tentunya mendapat undangan karena namanya terdaftar di dalam DPT. Jika tidak ada undangan warga dibolehkan datang gunakan E-KTP tetapi sebelumnya terdaftar di DPT. Tapi realita yang ditemukan pihaknya di lapangan, banyak warga datang memilih hanya menggunakan E-KTP, namun tidak terdaftar di DPT. ”Hal ini dinilai melanggar PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menjelaskan tiga jenis menentukan warga sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih yang sah yakni, harus terdaftar di DPT, kemudian, dinyatakan sebagai pemilih tetap di TPS wilayah tempat sesungguhnya TPS tapi ketika pindah memilih di TPS lain bisa membuktikan surat keterangan pindah pemilih ke TPS lain,” ucap Bram.

Terkait keterbatasan pihaknya untuk mengawasi sejumlah pelaporan, Bram meminta dengan tegas kepada Bawaslu agar menjalankan peraturan dengan tegak lurus. ”Kami berharap Bawaslu menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilaporkan. Apalagi banyak pelanggaran yang dilaporkan jelas menyimpang dari peraturan kepemiluan,” tegas Bram

Sementara itu, warga yang melihat pemberian money politic tersebut, Yoppi Urbinas menceritakan bahwa money politic ini berlangsung tanggal 8 Desember sekitar pukul 21.00 WIT. Menurut Yoppi, seorang pria yang mengaku tim calon, berinisial M, keliling di kampung dan mendatangi pemilih berinisial A dan berikan uang pecahan Rp 100 ribu. Yoppi mengatakan, M kemudian mengeluarkan bahasa jangan mau ikut orang. ”Jadi malam itu, M bicara ke anak perempuan jangan ikut sembarang orang. Jadi besok pilih calon saja, sambil memberikan uang pecahan Rp 100 ribu. Praktik money politic ini terjadi di Kampung Urbinasopen Waigeo Timur. Setelah M berikan, adik perempuan yang menerima ini langsung ambil dan kubur di pinggiran pantai,” beber Yoppi, kemarin.

Ketua Bawaslu Raja Ampat Markus Rumsowek,S.Sos melalui staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Mario Wiran yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya laporan warga terkait dugaan pratek money politic di Pilkada 2020, dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor: 17/LP /PILKADA/PB-07/­34.04/X/2020. ”Jadi tahapan selanjutnya, kita akan lakukan kajian-kajian untuk keterpenuhan unsur-unsur pasal pelanggaran yang disangkakan. Kita juga telah lakukan klarifikasi, juga kumpulkan keterangan saksi-saksi terkait laporan itu. Total uang yang kita terima sebagai barang bukti yaitu pecahan uang kertas 100 ribu total Rp 1 juta serta pecahan 50 ribu total Rp 250 ribu,” jelas Mario Wiran. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed