oleh

Dugaan Korupsi DPT, 25 Saksi Diperiksa

SORONG – Penyidik Satreskrim Polres Sorong Kota tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan terlapor KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dinas Pendidikan Kota Sorong terkait penyalagunaan peruntukan Dana Pemberdayaan Tambahan (DPT) yang disebut juga Jasa Penunjang Pendidikan kepada guru honorer dan PNS pada tingkat TK, SD dan SMP se-Kota Sorong. Hingga kini 25 saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangannya, diantaranya para guru, kepala-kepala sekolah, Bendahara Dinas Pendidikan dan lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Petrus Korisano,SPd,MPd membenarkan bahwa ia bersama dengan beberapa staf dan kepala sekolah telah dipanggil untuk dimintai keterangan perihal dugaan tersebut. Menurut Kadis Pendidikan, Dana Pemberdayaan Tambahan atau yang disebut Jasa Penunjang Pendidikan tersebut merupakan program dari Dinas Pendidikan Kota Sorong kepada para guru honorer. “Kami kasihan, mereka mendapatkan gaji honor yang tidak besar sekitar Rp 500 sampai Rp 1 juta. Sehingga kami programkan di APBD tahun 2019 dimana setiap guru honorer mendapatkan Rp 750 ribu perbulannya. Tapi karena di rapel hingga bulan Desember, makanya totalnya Rp 9 juta yang diterima per guru honorer,” jelasnya kepada Radar Sorong, Senin (4/1).

Mungkin karena melihat jumlah uang yang besar, sambung Petrus Korisano, beberapa oknum kepala sekolah maupun dari yayasan, memotong dengan dalil untuk sumbangan atau kontribusi kepada yayasan. Namun, yang jelas bahwa jasa penunjang pendidikan tersebut merupakan program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. “Karena guru PNS ini semakin sedikit dan kami kasihan, dari tahun ke tahun honor mereka sedikit sekali namun tetap semangat mendidik anak didik kami,” ungkapnya.

Melihat adanya permasalahan dalam anggaran Jasa Penunjang Pendidikan yang diperuntukan kepada 998 guru honorer di tahun 2019, maka di tahun 2020 lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong tidak lagi memprogramkan dana Jasa Penunjang Pendidikan tersebut karena bermasalah sehingga menyeret pihak Dinas Pendidikan. “Saya bilang, kami dari Dinas tidak pernah memotong. Kalau ada yang bilang kami potong, silahkan dipanggil. Terkait berapa jumlah potongannya kami tidak tahu karena saya tidak pernah perintahkan untuk potong,” ungkapnya sembari menambahkan kemungkinan kepala sekolah memotong dana tersebut sehingga guru honorer pun membuat laporan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP N 2 Kota Sorong, Arif Husain mengungkapkan bahwa ia tidak tahu menahu terkait laporan tersebut namun hanya mendengar sekilas saja. Tapi, untuk dana tersebut khususnya di SMP Negeri 2, sudah dibagikan oleh Kepala Sekolah terdahulu sebelum dirinya menjabat. “Saya serah terima jabatan saja sejak tanggal 23 Januari 2020, jadi tidak tahu soal itu,” ucapnya.

Sebelumnya, saat rilis tahunan 30 Desember 2020 lalu, Wakapolres Sorong kota, Kompol Hengky K. Abadi,S.IK membeberkan bahwasannya kasus dugaan korupsi dana Jasa Penunjang Pendidikan tersebut sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kasat Reskim Polres Sorong Kota, AKP Misbachul Munir,S.IK mengungkapkan lebih dari 25 saksi diantaranya guru, kepala sekolah dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong serta Bendahara Dinas Pendidikan Kota Sorong sudah diperiksa. “Terkait kerugian Negara, akan disampaikan usai pemeriksaan dari BPK maupun BPKP,” terangnya. Kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan ke Polres Sorong Kota 19 November 2020 lalu. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed