oleh

Dualisme Flobamora ‘Masuk’ Pengadilan

SORONG – Badan Pengurus hasil Musya­warah Luar Biasa Ikatan Keluarga Flobamora (IKF) Kota Sorong dibawah kepemimpinan Martinus Lende Mere, secara resmi pada Rabu (25/8) mendaftarkan gugatan sengketa kepengurusan organisasi terhadap Badan Pengurus Hasil Musyawarah Besar-XVII dibawah kepemimpinan Syafrudin Sabonama. 

Gugatan dilayangkan bertujuan untuk  memberi kepastian hukum kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur dan khalayak umum, akibat dualisme kepengurusan yang tidak kunjung selesai.  Sidang perdana dimulai Kamis (2/9), majelis hakim meminta agar sidang kedua dilanjutkan pada Senin (6/9) dengan agenda mediasi.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Penasehat Hukun Ikatan Keluarga Flobamora (IKF) Kota Sorong versi Musyawarah Luar Biasa, Yance Salambauw,SH, menjelaskan tujuan diperkarakan bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang hebat, tetapi untuk mengakhiri persoalan dualisme kepemimpinan di ormas Flobamora Kota Sorong. Gugatan sampai  di Pengadilan Negeri Sorong karena gugatan ini merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian masalah ormas. 

”Tentu, pilihan ini diambil ketika pilihan-pilihan sebelumnya buntu atau gagal. Pilihan pertama ditempuh berdasarkan penyelesaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan sudah dilakukan namun gagal. Pilihan kedua melalui Pemerintah Kota Sorong tapi gagal juga, dan yang terakhir adalah melalui Pengadilan Negeri Sorong,” jelas Yance Salambauw.

Bila tidak dibawa ke Pengadilan, Yance mengatakan hingga kepengurusan berakhir persoalan Flobamora tidak akan pernah tuntas dan  akan merugikan masyarakat Flobamora Kota Sorong. Sehingga, upaya penyelesaian ini merupakan rangkaian proses formal yang diatur dalam UU Ormas. ”Masyarakat Flobamora sendiri yang bingung dan terbagi perhatian terhadap masyarakat khususnya Flobamora Kota Sorong baik segi pelayanan dalam hal kemasyarakat lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sorong sangat penting, untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepengurusan mana yang memiliki legalisitas sah. Sesungguhnya, tujuan penggugat bukan untuk mencari siapa pemenang, tetapi untuk mengakhiri persoalan. ”Karena tidak mungkin dualisme pimpinan yang membawa manfaat bagi rakyat atau komunitas, karena dualisme pimpinan selalu berdampak yang tidak bagus. Ini bukan suatu persoalan yang kami dramatisir, ini murni persoalan hukum, maka tidak ada jalan lain karena kita tidak hanya berkelit pada mediasi- mediasi,” tuturnya. Sengketa penyelesaian perkara di pengadilan lanjut Yance Salambauw, sesungguhnya bukan hal yang luar biasa, namun ini merupakan rangkaian dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Ormas.

Juru Bicara IKF versi Musyawarah Luar Biasa, Oktavianus Klau Bria menambahkan, upaya mediasi tidak hanya dari satu arah, mediasi juga dilakukan oleh pihak IKF versi Musyawara Luar Biasa. bahkan pihaknya juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan harapan proses ini cepat diakhiri, tetapi karena mengalami jalan buntu, maka diakhiri di Pengadilan Negeri Sorong. ”Mediasi pertama, kami secara resmi menulis surat menawarkan konsep yang pernah ditawarkan atau didiskusikan saat berada di Kesbangpol Kota Sorong kepada Syafruddin Sabonama. Tawaran yang disampaikan Syafruddin terhadap Martinus Mere, adalah tawaran yang sama kami kembalikan ke beliau, namun sampai saat ini tidak ada jawabannya,” paparnya.

Oktavianus mengatakan, selanjutnya dilakukan komunikasi dan kelompok Syafruddin menawarkan beberapa konsep yang menurut pihak Martinus Mere kurang baik dan seolah-olah organisasi IKF dipermainkan. “Dimana mereka menawarkan, pertama meminta Martinus Mere mengundurkan diri selama 1 bulan untuk memberikan pengakuan terhadap Syafruddin. Dan, 1 bulan tersebut Syafruddin akan mengundurkan diri dan Martinus kembali menjadi Ketua IKF. Pertanyaannya, jika Syafruddin tidak mundur, lalu bagaimana, adakah kekuatan hukum yang digunakan. Kedua, jika ketika Syafruddin mundur 1 atau 2 bulan kemudian, maka alasan atau dasar hukum apa yang digunakan untuk Martinus tiba-tiba menjadi Ketua IKF. Berdasarkan analisa tersebut menunjukkan bahwa ini seperti main-main dan menarik ulur persoalan,” tegasnya.

Pengadilan ini, sambung Oktavianus, bukan sebuah pertarungan yang harus habis-habisan, maka tidak perlu menggerakkan massa dan ia  imbau kepada saudara IKF lainnta agar tenang di rumah dan berikan dukungan doa agar proses ini cepat selesai.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pengurus Hasil Musyawarah Besar-XVII, Adrianus Helen mengatakan, selama ia hidup, baru kali ini ia mengetahui penanganan perkara ormas di pengadilan. ”Sebenarnya ke pengadilan adalah salah satu jalan keluar yang mungkin kami ambil. Hal ini paling tidak sudah kami pikirkan, hanya saja kami tidak mau durhaka terhadap orang tua. Jadi, kalau orang tua mau serahkan, kira-kira ada apa ini,” tuturnya.

Namun karena proses hukumnya sudah terbuka, Adrianus menyatakan sebagai tergugat pihaknya tetap  mengikuti  proses hukum tersebut. Selain itu, tambah Adrianus, kedatangannya bersama para orang tua  sebagai wisata rohani dan kebatinan karena menyangkut ormas. ”Kita bicara ormas artinya bicara keluarga, bicara bapak dengan anak. Jadi, antara serahkan dan durhaka, hari ini kami didurhakakan,” imbuhnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed