oleh

DPT Raja Ampat 36.771 Pemilih

-Metro-145 views

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Raja Ampat resmi menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 36.771 pemilih dalam Pilkada serentak Bupati Dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020. Ditetapkannya DPT berdasarkan salinan berita acara, Nomor: 85/PL.02.1-BA/9205/KPU-Kab/X/2020 setelah sebelumnya melakukan pelaksanaan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Ketua KPU Raja Ampat, Steven Eibe, S.STP kepada awak media mengatakan, pihaknya telah selesai melaksanakan proses rekapitulasi penetapan DPT dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat serentak Tahun 2020. Proses ini cukup panjang sejak 13 hingga 16 Oktober 2020 dan kini telah menetapkan Jumlah DPT dengan jumlah 36.771 (Tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) pemilih. 

“Jadi, sebelumnya, Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah ditetapkan 35.221 (tiga lima ribu dua ratus dua puluh satu), pemilih, kemudian kali ini ditetapkan dalam DPT 36.771 (tiga pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah, 18.998 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan pemilih perempuan berjumlah, 17.773 (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) tersebar di 24 (dua puluh empat) Distrik, 121 (seratus dua puluh satu) Kampung/ kelurahan, 205 (dua ratus lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS),”urainya kepada awak media usai menutup menetap DPT dalam rapat pleno terbuka diaula lantai I kantor KPU baru-baru ini.

Menurutnya, penetapan DPT dengan DPSHP terjadi peningkatan pemilih sebanyak 1.550. Inilah hasil maksimal KPU Raja Ampat sudah bekerja mulai dari proses pendataan awal hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020.

Lanjut tambah Eibe, setelah melaksanakan penetapan DPT, pihaknya selanjutnya, akan perbanyak kemudian menyerahkannya kepada PPD dan PPS untuk segera diumumkan kepada seluruh warga masyarakat Raja Ampat.”Seandainya, terdapat warga masyarakat pemilih dalam DPT yang ditetapkan di tempat ataupun wilayah TPS yang bersangkutan belum terdata. Maka KPU membuka pos pelayanan pengaduan terkait dengan DPT baik itu tingkat PPS, PPD dan bahkan kami di tingkat Kabupaten. Sampai pada hari pertama (H -1) masyarakat datang menggunakan KTP Raja Ampat merekapun  memilki hak untuk memilih berdasarkan ketentuan dan regulasi yang sudah ditetapkan,”terangnya. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed