oleh

DPRD Minta Eksekutif Percepat Penyerahan DPA ke OPD

KAIMANA – DPRD Kaimana bersama pemerintah daerah atau eksekutif, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaimana telah melakukan konsultasi Raperda APBD Kaimana ke Provinsi Papua Barat dan Kementrian Keuangan untuk mendapat persetujuan resmi. Konsultasi dilakukan pasca sidang paripurna tentang penetapan APBD Kaimana tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1 Triliun lebih belum lama ini. 

Telah ditetapkan dan dikonsultasikan APBD Kaimana tahun 2021 tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kaimana Irsan Lie, meminta agar penyerahan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih dipercepat sehingga realisasi penggunaan anggaran bisa berjalan. 

“Harapan saya secepatnya bisa direalisasikan semua program, karena sudah terlambat, sehingga setelah dijilid dokumen DPA nya TAPD dapat menyerahkan secepatnya kepada OPD,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kaimana kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/3).

Irsan mengatakan, proses pembahasan hingga penetapan RAPBD menjadi APBD Kaimana tahun anggaran 2021 berjalan baik. Itu artinya, semua rekomendasi dan catatan yang disarankan pihaknya diterima oleh TAPD Kaimana. 

Politisi PDIP ini menyebutkan, dalam APBD Kaimana tahun 2021 juga dianggarkan hak Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kaimana yang belum terbayarkan selama enam bulan.  “Salah satunya itu (Hak nakes,red), sehingga seperti yang saya katakan bahwa semua catatan yang diusulkan oleh fraksi dan komisi DPRD dapat diterima,” ujarnya. 

Diakhir keterangannya Irsan juga menjelaskan, terkait dengan adanya rekomendasi yang disampaikan 2 Fraksi  yakni fraksi Demokrat, dan fraksi Gabungan pada pandangan akhir fraksi merupakan hak politik. “Dalam forum resmi sehingga Itu hak setiap fraksi dan itu sah-sah saja,” tuturnya. (fat) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed