oleh

DPRD Maybrat Kembalikan Mobil Dinas

Tak Kembalikan Kendaraan Dinas, ASN di-Sanksi

SORONG-Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maybrat kompak mengembalikan kendaraan dinas yang selama ini mereka operasionalkan untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa,SE yang dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (10/8) membenarkan bahwa pihaknya selama dua pekan terakhir, bersama anggota DPRD ramai-ramai  kembalikan fasilitas mobil dinas yang selama ini mereka gunakan.

Politisi Golkar ini menjelaskan, pengembalian kendaraan dinas ini merujuk pada edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga edaran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat. “Langkah yang dilakukan itu (edaran KPK dan BPK), kami pimpinan maupun anggota dewan sangat mendukung dan kami juga sudah mengembalikan kendaraan dinas kepada negara,” kata Nando ~sapaan akrabnya~.

Menurutnya, tujuan dikembalikan kendaraan dinas ini untuk mengefisiensi anggaran daerah untuk belanja aparatur, termasuk di dalamnya belanja kendaraan yang melampaui batas, sehingga anggaran itu kurang untuk belanja modal. “Kalaupun kendaraan tersebut mau dum (balik nama) kepada pejabat atau mantan pejabat, harus ada ketentuan dan mekanisme, ada kewajiban yang harus dibayar sebagai prasyarat supaya kontrobusi tersebut menambah income daerah,” katanya.

Dikatakan, bukan hanya anggota DPRD aktif yang mengembalikan kendaraan dinas, tetapi juga mantan anggota DPRD periode sebelumnya juga telah mengembalikan kendaraan dinas meskipun kendaraan tersebut dalam keadaan rusak berat, rusak ringan ataupun kondisinya masih baik.

Terpisah, Asisten II Setda Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa,SH,MSi yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pendataan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat mengatakan, total kendaraan dinas Pemkab Maybrat mencapai 1.402 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat maupun roda enam. Jumlah tersebut sudah termasuk rusak ringan, berat dan kondisi baik. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin (12/8) ini sudah harus mengeluarkan surat berupa teguran kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang belum mengembalikan kendaraan dinas. Hal ini berdasarkan  hasil kesekatan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang melakukan supervisi penertiban aset pemerintah daerah. “Pada Senin (12/8) Pemprov Papua Barat harusnya sudah mengeluarkan surat berupa pemberian sanksi disiplin ringan kepasa ASN yang belum mengembalikan. Ini khusus untuk yang ASN aktif ya,” ujar Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah VII KPK-RI, Maruli Tua.

Maruli yang dihubungi wartawan, Minggu (11/8) mengatakan, pekan lalu telah disepakati bahwa Pemprov Papua Barat harus mengumumkan daftar ASN yang menguasai kendaraan dinas tidak sesuai aturan. Sudah ada beberapa pejabat telah mengembalikan kendaraan dinas yang selama ini memegang lebih dari 1 mobil. Sedangkan untuk kendaraan yang dikuasai pensiunan dan ASN yang sudah dipecat, menurut Maruli, perlu ada rekonsiliasi data yang pasti. Gubernur melayangkan surat kepada yang bersangkutan terkait pengembalian aset.

KPK lanjut Maruli, mengharapkan pada Kamis pekan ini sudah ada data lengkap seluruh aset dan pihak-pihak yang menguasainya. ‘’Monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan agar aksi pencegahan korupsi di Papua Barat berjalan optimal. Dan sebaiknya batas waktu pengembalianya jangan terlalu lama. Maksimal dua atau tiga minggu setelah surat diserahkan kendaraan harus sudah dikembalikan,”  ucapnya.

Pihaknya lanjut Maruli, sedang menyiapkan jadwal untuk kembali ke Papua Barat. “Kemungkinan pertengahan September kami akan datang lagi ke Papua Barat untuk monitoring dan evaluasi, terutama terkait penertiban aset dulu,” tegasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Jakob Jitmau mengatakan, saat ini penertiban fokus dilakukan untuk kendaraan dinas pejabat dan rumah dinas DPR Papua Barat. Penertiban kendaraan dinas masih fokus di kalangan pejabat aktif, selanjutnya akan dilakukan untuk pensiunan dan pejabat yang sudah dipecat.

Dari hasil pendataan yang dilakukan BPKAD, kendaraan dinas Pemprov Papua Barat mencapai 2.839 unit. Roda dua 1.662 unit dan roda empat sebanyak 1.177 unit. Selain dikuasai ASN aktif, sebanyak 309 unit kendaraan dinas masih dikuasai oleh ASN pensiun dan keluarga dari ASN yang sudah meninggal. Selain itu ada 3 unit dikuasai oleh ASN yang telah diberhentikan. Sementara untuk rumah dinas DPR Papua Barat saat ini sudah 15 unit yang dikosongkan. Masih tersisa sebanyak 35 unit dan pengosongan akan dilakukan secara bertahap. (ris/lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed