oleh

DPRD Manokwari Konsultasikan 10 Raperda ke Kanwil Kemenkumham PB

MANOKWARI-DPRD Kabupaten Manokwari melakukan rapat konsultasi Raperda Inisiatif DPRD dan Raperda Inisiatif Pemkab Manokwari dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua Barat, Rabu (19/8/2020). Rapat digelar di Kanwil Kemenkumham PB.

Kakanwil Kemenkumham PB Antonius Ayorbaba, SH menyambut para anggota dengan ramah. Kunjungan konsultasi ini sebagai langkah baik membicarakan teknis penyusunan Raperda. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan ini. Kanwil Kemenkumham siap membantu,” ujarnya didampingi Kadiv Yankum Alex C. Pinjem.

Kakanwil menjelaskan ada 8 aspek dan teknis penyusunan atau pembentukan perundang-undangan. “Ini yang kita fokus bahas terhadap kebutuhan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas DPRD Manokwari,” tutur Ayorbaba.

Pada kesempatan ini Kakanwil mengusulkan kepada DPRD Manokwari untuk menyusun rancangan peraturan perekrutan CPNS. Perlu ada regulasi untuk mengatur perekrutan untuk meminimalisir permasalahan yang sering muncul. “Kalau ini berhasil akan menjadi model perekrutan CPNS bagi daerah lain di tanah Papua,” ujarnya.

Ayorbaba mencontohkan model perekrutan CPNS maupun calon taruna Poltekip dan Poltekim yang telah diterapkan dan direspon positif Menkumham. Dalam perekrutan CPNS dan calon taruna ini putra-putri asli Papua mendapat perhatian tersendiri.

Rombongan DPRD Manokwari dipimpin dipimpin  Ketua Bapemperda Romer Tapilatu didampingi staf ahli, Amos May, Drs. H. Lalenoh dan Merusak Awom, SH.

Romer Tapilatu menyampaikan terima kasih atas penyambutan. Dia berharap lewat konsultasi ini dapat dihasilkan peraturan yang dapat diterima semua pihak.

Ada 10 Raperda yang dikonsultasikan dengan Kanwil Kemenkumham. DPRD perlu berkonsultasi dengan ahli-ahli hukum. “Ini akan dibahas dalam masa sidang kedua dan ketiga tahun 2020. Paling tidak 31 Desember 2020 sudah selesai,” ujar Tapilatu.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed