oleh

DPRD akan Hearing Bersama Pertamina

KAIMANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaimana, dalam waktu dekat akan mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kaimana, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) serta Pertamina Kaimana, untuk melakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP). Terkait ­dengan pembelian BBM oleh nelayan di APMS, wajib menggunakan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan maupun lurah.
RDP ini dilakukan karena menurut Ketua Komisi B DPRD Kaimana Herri Meturan, ­akibat adanya regulasi yang mengharuskan nelayan menggunakan rekomendasi, sejak beberapa pekan lalu nelayan tangkap di Kaimana sulit untuk mendapatkan BBM subsidi jenis premium.
“Kami sudah mendapat laporan tentang keresahan masyarakat, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari dinas perikanan, kantor lurah maupun dari perangkat desa untuk membeli BBM. Kalau memang peraturan atau regulasi ini sudah diterapkan, minimal kami di DPRD juga harus mendapat pemberitahuan. Sehingga prosesnya berjalan baik sehingga tidak ada kesulitan bagi masyarakat,” jelas Ketua Komisi B DPRD Kaimana Herri Meturan kepada wartawan di DPRD Kaimana, Senin (22/6).
“Untuk itu kami akan RDP dengan dinas perikanan, dinas perindagkop dan Pertamina dalam waktu dekat ini guna mempertanyakan alur atau prosesnya,” lanjut Herri.
Dikatakan Herri, tujuan pihaknya melakukan RDP deng­an dinas kelautan dan perikanan, ingin mengetahui sejauh mana proses atau tahapan pembuatan rekomendasi bagi nelayan untuk membeli BBM.
“Untuk dinas perikanan berdasarkan regulasi, karena berkaitan langsung dengan nelayan. Selain itu juga, alur pembuatan rekomendasi itu seperti apa sehingga kami bisa singkronkan data. Agar yang bukan nelayan, tidak dibenarkan memberi rekomendasi,” tegasnya. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed