oleh

DPR Setujui RUU Otsus Papua

Gubernur Terima Kasih pada DPR RI yang Sahkan  Perubahan  ke-2 UU Otsus Papua

JAKARTA –  DPR RI menyetujui Revisi UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua atau RUU Otsus Papua. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (15/7). Rapat paripurna persetujuan RUU Otsus Papua digelar secara daring dan fisik di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta (15/7). Ketua DPR Puan Maharani hadir secara virtual, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Daco Ahmad.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Mendagri Tito Karnavian mewakili pemerintah menyambut baik keputusan tersebut. Meskipun Otsus Papua sudah berjalan selama 20 tahun, dinilainya perlu ada hal-hal yang harus diperbaiki demi pemerataan pembangunan di Papua. Tito memastikan dengan adanya perubahan kedua UU Otsus Papua ini dapat lebih meningkatkan kesejahteraan Papua. Pemerintah juga mengaku akan melakukan percepatan pembangunan di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RUU Otsus Papua yang sudah disetujui DPR RI, ada yang mengatur pembentukan badan khusus di Papua. Ketua Pansus RUU Otsus Papua Komaruddin Watubun menyebut keberadaan badan khusus di Papua sebagai simbol kehadiran Istana. Komaruddin Watubun awalnya menyadari bahwa program pemerintah di Papua kerap tidak sejalan. Hal itu disampaikan Watubun saat menyampaikan laporan Pansus RUU Otsus Papua dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (15/7). ”Pansus bersama-sama dengan pemerintah menyadari bahwa selama ini ada banyak program-program yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga di Papua yang tidak sinkron,” kata Watubun.

Badan khusus akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden. Badan khusus ini akan memaksimalkan kerja lintas kementerian dan lembaga. ”Oleh karena itu, kehadiran badan khusus percepatan pembangunan Papua yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan, serta masing-masing perwakilan dari setiap provinsi Papua yang ada di Papua, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua,” ujar elite PDIP itu.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan menyambut bagi pengesahaan Rancangan Undang-Undang Perubahan  ke-2 atas UU Otsus Papua pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (15/7). Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan DPR RI atas pembahasan dan disahkannya RUU Perubahan ke-2 atas UU Otsus Papua. “Sehingga momentum pembangunan di Papua pada umumnya dan di Provinsi Papua Barat pada khususnya  bisa tetap terjaga kelanjutannya dan kami berkomitmen untuk ditingkatkan,” tandas Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPR RI dan pemerintah yang telah mengakomodir usulan-usulan yang telah disampaikan pemerintah Prov Papua Barat dan dimasukkan dalam Undang-Undang Perubahan  ke-2 atas UU Otsus Papua.

Orang nomor satu di Provinsi Papua Barat  ini mengimbau kepada seluruh rakyat Papua Barat untuk menyambut baik Perubahan  ke-2 Undang-Undang UU Otsus Papua.  Diingatkan, masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang terus menyebarkan penolakan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah. “Mari kita jadikan momentum perubahan ke-2 UU Otsus ini untuk melakukan perbaikan di segala bidang dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, utamanya orang asli Papua,” tandasnya.

Dominggus mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perubahan  ke-2 atas UU Otsus Papua telah melewati tahapan panjang, sudah dilakukan kajian akademik, juga ada masukan usulan dari pemerintah daerah, DPR PB, MRP PB. Masyarakat diharapkan memberi dukungan. Gubernur menambahkan, setelah 12 bulan setelah Perubahan  ke-2 Undang-Undang UU Otsus Papua ditetapkan, selanjutnya Pemerintah Provinsi Papua Barat  menyiapkan  Perdasi dan Perdasus untuk implementasi UU Otsus. ‘’Jadi kita diberikan waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dengan demikian menjadi pekerjaan rumah persiapkan Rancangan Perdasi dan Perdasus,’’ jelas Gubernur.

Wagub Mohammad Lakotani menambahkan, dalam Perubahan  ke-2 Undang-Undang UU Otsus Papua yang baru disahkan DPR RI, jelas diatur soal kewenangan pemerintah daerah di Papua. Di dalam Pasal 4 telah diakomodir soal kemenangan dimaksud. Demikian pula tentang anggota DPRD kabupaten/kota jalur Otsus (pengangkatan) diakomodir dalam Perubahan  ke-2 Undang-Undang UU Otsus Papua. ‘’Jumlah  keanggotan DPRD kabupaten/kota jalur pengangkatan itu ¼ anggota DPRD hasil pemilu, 30%-nya adalah kuota perempuan,’’ jelas Wagub.

Usulan dari Pemprov Papua Barat yang diakomodir dalam Perubahan  ke-2 Undang-Undang UU Otsus Papua soal Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas). Salah satu sumber pendapatan terbesar Papua Barat adalah dari DBH Migas, akan diperpanjang hingga hingga  tahun 2041. 

Soal Dan Tambahan Insfrastruktur (DTI) lanjut Wagub, kalau selama ini DTI hanya terkait dengan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, maka dalam Perubahan  ke-2 Undang-Undang UU Otsus Papua diperluas, juga menyangkut sanitasi lingkungan, kelistrikan, telekomunikasi, perumahan rakyat dan air bersih. ‘’Itu usulan-usulan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat  yang diakomodir dalam Perubahan  ke-2 Undang-Undang UU Otsus Papua,’’ tutur Lakotani.

Yang juga sangat mengembirakan menurut Wagub, di dalam Perubahan  ke-2 Undang-Undang UU Otsus Papua disebutkan secara tegas, bahwa peraturan pemerintah yang terkait dengan pemberian kewenangan kepada gubernur harus dikeluarkan pemerintah dalam waktu 90 hari. ‘’Jadi dalam waktu 3 bulan, pemerintah sudah harus mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pemberian kewenangan kepada gubernur dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah,’’ tambah Wakil Gubernur. (aid/detikcom/***/lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed