oleh

DPR PB Konsultasi Publik Raperdasus dan Raperdasi

-Sorong Raya-573 views

Peserta Sampaikan Berbagai Usulan Pembobotan Raperdasus

 TEMINABUAN-Badan Pembentukan (Bapem) Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat (PB) telah menyusun 2 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Asli Papua serta Pemeliharaan dan Pengelolaan Situs Sejarah Gereja di Provinsi Papua Barat dan 1 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Provinsi Papua Barat. Kedua Raperdasus dan 1 Raperdasi tersebut akan dibahas bersama eksekutif yakni Pemprov Papua Barat pada 12 Agustus mendatang. Untuk itulah Bapem Perda DPR PB melakukan konsultasi publik di seluruh kabupaten/kota, guna menjadi pokok pikiran masyarakat guna meboboti Raperdasus dan Raperdasi tersebut sebelum dibahas. Konsultasi publik di Kabupaten Sorsel berlangsung Kamis (8/8) kemarin di Aula PW GKI di Tanah Papua di Teminabuan. Diharapkan Perdasus tersebut diberlakukan pada tahun 2020 mendatang. Anggota Bapem Perda DPR PB yang juga anggota DPR PB Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Jonadab Trogea melaksanakan konsultasi publik dengan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh agama. Konsultasi publik tersebut dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs.Martinus Salamuk.

 Wabup Martinus Salamuk saat membuka konsultasi publik meminta agar peserta konsultasi publik menyampaikan berbagai usul saran yang berkaitan dengan kepentingan OAP berkaitan dengan 2 Raperdasus dan 1 Raperdasi tersebut, sehingga diharapkan dana Otsus yang besar tersebut diatur sedemikian rupa untuk OAP. 

 Konsultasi publik tersebut mendapat respon positif oleh peserta, dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan sekaligus usulan penambahan hal-hal baru dalam Raperdasus dan 1 Raperdasi tersebut yang berkaitan dengan kepentingan OAP. Terutama Raperdasus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Asli Papua.  Sebanyak 19 orang mengajukan berbagai pertanyaan dan usul saran sehubungan dengan 2 Raperdasus dan 1 Raperdasi dimaksud.  

Sebelum dibuka sesi diskusi, anggota DPR PB Fraksi Otsus Jonadab Trogea menyampaikan inti dari 2 Raperdasus dan 1 Raperdasi tersebut. Usul saran seputar pemberdayaan mama-mama Papua yang berjualan di pasar, perlu dibangun pasar khusus mama-mama Papua yang berjualan, sanksi adat bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan asli Papua dalam keluarga, selain situs sejarah gereja yang dipelihara monumen juga harus dipelihara. Bahkan ada peserta yang mengusulkan agar situs agama suku yang ada sebelum agama masuk juga perlu dipelihara. Usulan mengenai pembiayaan bagi calon haji orang asli Papua (OAP) dan penetapan kuota haji OAP selain pembiayaan keberangkatan jamaah haji dari kabupaten/kota ke embarkasi Makassar dan sebaliknya. Diskusi sangat menarik dan panjang khususnya mengenai perlindungan dan pemberdayaan perempuan asli Papua. Penggunaan dana Otsus dalam pembangunan infrastruktur perlu dibedakan dari sumber dana lainnya, sehingga masyarakat tahu. Semua usul saran sudah dicatat dan akan menjadi perhatian Bapem Perda DPR PB saat pembobotan Raperdasus dan Raperdasi tersebut sebelum dibahas.

 Menanggapi berbagai usul saran Jonadab Trogea menyampaikan semua usul saran akan diperhatikan saat pembobotan Raperdasus dan Raperdasi tersebut. Bahkan tenaga ahli DPR PB Wolas Krenak juga menyampaikan sejumlah hal penting tentang Raperdasus dan Raperdasi tersebut.

 Sementara itu Wabup Martinus Salamuk menegaskan, bahwa pemberian Otsus oleh pemerintah pusat karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun sayangnya masyarakat dan pemerintah di tanah Papua meupakan Tuhan setelah dana Otsus diterima. Bukan dianggap sebagai berkat Tuhan justru menganggap dana Otsus sebagai uang darah. Akibatnya seberapapun banyaknya dana Otsus yang dikucurkan tidak mensejahterakan OAP. Oleh karena itu hal tersebut patut direnungkan dan digumuli bersama. 

  Hadir dalam konsultasi publik tersebut Ketua Klasis GKI Teminabuan Pdt.Timotius Sagisolo, S.T, Asisten I Pemerintahan Setda Yoseph Bless, SH, MH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dominggas Kambu, Kepala Kantor Kementrian Agama Drs.DM Syaranamual, M.Pd, Ketua LMA Tehit Philipus Momot sejumlah pendeta dari berbagai denominasi gereja, pengurus NU, Muhamaddiyah dan NU. (jus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed