oleh

DPR PB Belum Bersedia Tandatangani KUA-PPAS

MANOKWARI – Sudah terlambat diserahkan oleh eksekutif ke DPR  Papua Barat, pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) berlangsung alot. Hal ini sudah terlihat, Selasa (9/2) yang seharusnya dilakukan dilakukan penandangan KUA-PPAS RAPBD 2021, namun pimpinan DPR PB belum bersedia membubuhkan tandatangan.

Pada salah satu ruangan di Swiss-belhotel Manokwari telah disediakan meja dan kursi, juga dipasang spanduk ‘Penandatanganan KUA dan PPAS Rancangan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2021’. Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, Ketua DPR PB Origenes Wonggor, serta sejumlah pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) juga berada di ruangan, diantaranya Asisten 2 Melkias Werinussa, Kepala Inspektorat Soegiyono, Plt Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah) dan lainnya.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Ketua DPR PB, Origenes Wonggor mengatakan, tak ada penandatangan KUA-PPAS. Di dalam ruangan hanya membahas hal-hal krusial soal penganggaran. “Belum ada (penandanganan KUA-PPAS. Saya belum bisa jelaskan saat ini. Memang sesuai jadwal kita hari ini penandatanganan KUA-PPAS, tetapi masih ada agenda lain yang perlu dilakukan,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan dengan gubernur, kemarin.

Ketua DPR PB menuturkan, dewan sudah sepakat dengan gubernur, bahwa sebelum dilakukan penandantangan KUA-PPAS perlu digelar hearing antara komisi-komisi di DPRPB dengan pimpinan OPD.  “Jadi masing-masing komisi berhubungan dengan mitra. Kita akan gelar hearing mulai hari ini sampai besok (Rabu, 10/2),” ujarnya.

Wonggor mengatakan, hearing sangat penting untuk mengetahui struktur RAPBD 2021. DPR PB akan melihat secara jeli apakah program yang telah disusun TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) penting untuk rakyat. “Kalau tidak penting maka dewan akan sampaikan kewenangan  untuk menggesar anggaran itu,” tandasnya.

Dia mengakui, pembahasan RAPBD 2021 sudah sangat terlambat, sudah memasuki minggu kedua Februari 2021 tetapi belum juga ditertapkan menjadi APBD. “Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa APBD 2021 belum ditetapkan, ini juga menjadi perhatian dewan,” katanya. 

 Seperti diketahui, dokumen KUA-PPAS RAPBD Provinsi Papua Barat 2021 diserahkan Wagub Muhamad Lakotani pada Rapat Paripurna DPR PB, Kamis (4/2/) lalu. Jumlah pendapatan pada tahun 2020 sebesar 12,5 %, sedangkan estimasi total belanja juga mengalami penurunan sebesar 28,3 % dari jumlah belanja aggaran 2020.  

Struktur APBD 2021 direncanakan sebagai berikut : rencana pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Rp 6.830.068.181.373,terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)  sebesar Rp 412.577.256.373,00 dan pendaptan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 6.417.490.925.000,00.

Rencana belanja sebesar Rp 7.757.517.657.980,00, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 3.149.940.543.621,00, belanja modal sebesar Rp 2.328.071.882.385,00, belanja tidak terduga sebesar Rp 158.659.452.009,00 dan belanja transfer sebesar Rp 2.100.651.045.202,00. Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp 927.449.478.628,00. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed