oleh

DPD RI Siap Fasilitasi Pemprov PB Pembentukan Perda

MANOKWARI-Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI siap memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun kabupaten/kota dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ataupun pembentukan dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dikatakan Wakil Ketua II BULD DPD RI Abdul Hakim pada Forum Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Tugas dan Wewenang DPD RI Dalam Melakukan Pemantauan Raperda dan Perda, di Mansinam Beach Resort, Jumat (25/6).

FGD dilaksanakan BULD DPD RI bekerjasama dengan STIH Manokwari, yang menghadirkan narasumber Dr Anton Sineri, SHut dan Plt Ketua STIH Manokwari. Bertujuan mensosialisasikan kewenangan pemantauan dan evaluasi Raperda, Perda serta memperoleh masukan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan.

PMB OPBJJ-UT Sorong

‘’Juga memperoleh gambaran mengenai kewenangan daerah dalam penyusunan kewenangan daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menginventarisir  potensi dampak akibat berlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 terutama tentang produk hukum daerah,’’ jelasnya.

FGD diikuti anggota DPD RI Filep Wamafma, anggota MRP Papua Barat, Kepala Bappeda Prov Papua Barat, Kepala Biro Hukum Setda Prov Papua Barat, pejabat terkait serta mahasiswa.

Abdul Hakim menyatakan, pembentukan peraturan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Di Papua ada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW.

‘’DPD melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama, pemantaun dikaitkan dengan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, pelaksanaan kewenangan pemantuan dan evaluasi Raperda dan Perda sebagai salah satu upaya dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah. DPD tidak terlibat secara teknis atas pembentukan Perda, DPD memfasilitasi dan mempercepat pembentukan Perda,’’ jelasnya.

Anggota DPD RI Dr Filep Wamafma, SH, MHum mengatakan, BLUD DPD melakukan sosialisasi pengawasan dan evaluasi penyusunan Raperda didasari adanya benturan norma dalam implementasi UU Otgsus dalam penyusunan RTRW. ‘’Kalau tidak diantisipasi sejak awal ini bisa terjadi benturan hukum. Oleh sebab itu, mau tidak mau dari awal kita harus merangkum pookok-pokok pikiran dan masalah di daerah,’’ tuntasnya.

Dia menilai bila pembentukan RTRW hanya perpedoman pada UU sektoral tanpa memperhatikan UU Otsus, maka hak-hak masyarakat adat terabaikan. ‘’Sementara UU Otsus itu mengakui wilayah adat, hak ulayat. Konteks inilah  kemudian akan kita bicarakan ke tingkat BLUD DPD,’’ tandasnya.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja lanjut Filep tak boleh bertentangan dengan UU Otsus. Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua diberi kekhususan dalam menyusun RTRW. ‘’Ada pengakuan hak-hak masyarakat adat dan wilayah adat,’’ ujarnya.

Sementara itu Pjs Ketua STIH Manokwari, Marius S Sakmaf, SH, MH merespon positif diselenggarakannya FDG, diharapkan akan memberikan masukan tentang kewenangan pemantuan dan evaluasi Raperda. Penyusunan Raperda harus mengikuti tahapan. ‘’Saat ini masih banyak Raperda belum sinkron dengan peraturan yang ada. Banyak Perda yang dibatalkan, sehingga dalam proses penyusuan Raperda perlu ada pengawasan intensif,’’ ujarnya.

FGD juga ditandai dengan penandantangan kerjasama antara BLUD DPD RI dengan STIH Manokwari. Pada sesi tanya jawab peserta lebih banyak menanyakan permasalahan penyusunan RTRW yang memakan waktu lama tetapi anggarannya kecil.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed