oleh

DPD-DPC Demokrat Tandatangani Petisi Dukung AHY

Kader Partai Demokrat se-Papua Barat Nyatakan Sikap Tegas Menolak KLB Deli Serdang

WAISAI – DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat menyatakan sikap dengan tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar kubu kontra AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB Deli Serdang sebagai kegiatan yang ilegal atau inkonstitusional. Pernyataan sikap penolakan hasil KLB  disampaikan kader Partai Demokrati dari 13 DPC Partai Demokrat se-Papua Barat, termasuk Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Abdul Faris ­Umlati,SE. 

Pernyataan sikap DPD dan DPC Partai Demokrat se-Papua Barat ini dituangkan dalam pernyataan sikap bermaterai. Pernyataan sikap tersebut diantaranya menolak KLB penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mendukung kongres Partai Demokrat ke-lima di Jakarta sejak tanggal 15 Maret 2020 yang dihadiri 34 pimpinan DPD dan 500 pimpinan DPC seluruh Indonesia yang secara aklamasi memilih saudara AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat Periode 2020-2025. Kongres DPP Partai Demokrat disahkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) No: M.HH-10.HH-10.11.01. Tahun 2021 pada tanggal 18 Mei 2020 dan dinyatakan sah. 

Selain penyataan sikap, DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat dan DPC PD se-Papua Barat, menandatangani petisi diatas spanduk bergambar Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY dengan thema ”Selamatkan Demokrat – Selamatkan Demokrasi”, nyatakan dukungan penuh kepada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah dan tetap #Setia Pada AHY dan #Tolak KLB Ilegal. Pernyataan sikap tersebut diputuskan saat menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) di salah satu resort di Raja Ampat bertajuk ”Rapatkan Barisan, Jaga Kehormatan dan Kedaulatan Partai”, Senin (8/3) lalu. 

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Abdul Faris Umlati,SE dalam pernyataannya menyampaikan, sebagai warga negara Indonesia dan selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, ia yakin dan percaya pemerintah tidak serta merta menerima hasil KLB Deli Serdang, karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

AFU meminta kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menkumham RI agar tetap dan dengan tegas menyatakan kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah menurut perundang-undangan Partai Politik. “Saya percaya Bapak Jokowi akan tegak lurus sesuai dengan perundang-undangan Partai Politik yang berlaku di negara ini. Kamipun tahu Bapak Jokowi adalah seorang yang konsisten, negarawan, dan mendukung semua hak-hak Partai Politik yang ada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” ujarnya.

AFU mengatakan, diduga terdapat beberapa kader Partai Demokrat di Provinsi Papua Barat yang hadir di KLB Deli Serdang 5 Maret lalu dan menamakan diri serta sebagai Ketua DPC dari Provinsi Papua Barat. ”Dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah kader yang telah dipecat sebelum KLB di Deli Serdang. Tentunya, sebagai seorang kader partai sangat jelas kehadiran mereka tidak sah ketika mengikuti agenda-agenda partai di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Disinggung upaya hukum kepada kader yang mengikuti KLB di Deli Serdang, AFU mengatakan sudah tentu selaku Ketua DPD Provinsi Papua Barat akan melaporkan kehadiran mereka, karena mereka menyatakan diri sebagai seorang kader Partai Demokrat tapi juga sebagai Ketua DPC, akan tetapi sebelumnya mereka sudah dipecat. “Karena yang hadir bersama kami pada Rakorda Provinsi Papua Barat ini adalah orang-orang yang sah sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat dan juga telah tercatat di sistem silon. Karena didalam sistem tersebut menyatakan kami-kami ini adalah yang sah. Prinsip kami hari ini tidak ada yang namanya dualisme Partai Demokrat, hanya satu saja yang sah dan diakui lewat SK Menkumham RI dibawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil kongres kelima 15 Maret 2020 lalu,” tegas AFU yang sehari-harinya menjabat Bupati Kabupaten Raja Ampat. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed