oleh

Double O akan Polisikan FS

-Metro-146 views

SORONG-Perseteruan antara pihak Double O dan FS terkait kasus wanprestasi akibat belum dibayarnya sewa atas tanah Gedung Double O kisaran Rp 300 juta kian memanas, lantaran Tim Kuasa Hukum Double O akan melaporkan FS dengan dugaan menggadaikan atau mengagunkan tanah beserta Gedung Double O kepada pihak bank senilai Rp 10 miliar di tahun 2018 silam.

  Kepada awak media, Kuasa Hukum Double O, Yosep Titirlobi, SH menjelaskan di tahun 2018 pihak FS telah mengagunkan atau menggadaikan tanahnya beserta bangunan Double O untuk mendapatkan kredit senilai Rp 10 miliar tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak Double O. Namun, hal tersebut tidak dipersoalkan oleh Double O.

  “Tetapi kalau akhirnya kami seolah-olah mau dirampok seperti ini, dengan menuntut kami di pengadilan dengan wanprestasi dan meminta bangunan beserta isinya menjadi milik mereka sementara nilai kerugian yang mereka alami berbeda jauh, maka kami terpaksa akan mempersoalkan perbuatan-perbuatan FS yang telah dilakukan, salah satunya menggadaikan bangunan kami tanpa persetujuan kami dan uang kreditnya sudah cair,”jelasnya saat mengadakan konferensi pers di Gedung Double O, Sabtu (17/7).

  Upaya hukum tersebut, sambung Yosep akan dipersiapkan tim Kuasa Hukum Double O untuk kemudian membuat laporan polisi dengan pasal 327 (penggelapan). Akan tetapi, sebelumnya Tim Kuasa Hukum telah membuat laporan polisi terkait penggelapan atas dokumen salinan perjanjian sehingga pihaknya akan meminta penyidik untuk di juntokan dengan pasal 65 ayat 1 (Perbarengan) atau  perbuatan yang sama dilakukan berturut-turut.

  Hal tersebut terpaksa akan dilakukan, tambah Yosep karena pihak FS sepertinya ingin menguasai aset beserta gedung Double O dengan memasukan gugatan Wanprestasi karena belum dibayarnya uang sewa atas tanah didirikan gedung Double O tersebut. Namun, tambah Yosep dalam gugatan tersebut pihak FS tidak menuliskan nominal kerugian tetapi justru meminta bangunan beserta isi Double O.

  “Keterlambatan sewa ini terjadi di tahun 2020 dan itu masa pandemic COVID-19 maka kami tutup total. Kami bukan lari dan tidak membayar sewa, tetapi justru FS memanfaatkan situasi Pandemic COVID-19 ini untuk menggugat kami (Wanprestasi). Saat mediasi pun kami sudah mau membayar 2 kali lipat hanya saja mereka yang tidak mau menerima, jadi mereka kejar bukan kerugian keterlambatan sewa tetapi aset bangunan ini yang dikejar,”ujarnya.

  Diakui Yosep, selama ini pihaknya tidak memegang salinan surat perjanjian. Padahal, sejak ditandatangani pada tahun 2018 silam kliennya sudah meminta secara terus menerus salinan tersebut namun tidak diberikan oleh FS. Sehingga, saat Pengacara FS menunjukkan salinan tersebut di media TV, sehingga pihaknya baru melihat salinan tersebut.

  “Saat mereka tunjukkan di salah satu TV dan di perjanjian pada pasal 6 itu tertulis ketika keterlambatan sewa sampai jatuh tempo kemudian dilewatkan hingga 2 bulan maka bangunan menjadi milik pihak FS, tetapi yang dipertanyakan bahwa apakah dimungkinkan perjanjian tersebut telah membuktikan syarat sahnya suatu perjanjian,”ungkapnya.

  Menurut pasal 13 nomor 20 KUH Perdata menunjukkan salah satu syarat penting sahnya suatu ikatan perjanjian itu sebab sesuatu yang halal. Artinya, melihat pada isi perjanjian pasal 6 yang ditunjukkan pengacara FS pada media TV berbunyi ketika ada keterlambatan sewa senilai Rp 300 juta pada tahun 2020 dan tahun 2021 lalu dibayar dengan bangunan yang nilai ekonomisnya sekitar Rp 20 miliar berdasarkan Pajak  apakah hal itu sebab sesuatu yang halal.

  “Jelas itu dilarang dalam UU, perjanjian pasal 6 tersebut disebutkan perjanjian milik Beding ada dalam UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan itu tidak dibenarkan, karena ketika Debitur melakukan wanprestasi maka barang agunan itu langsung menjadi milik krediktur, itu dilarang,”ungkapnya.

  Selain itu, sambung Yosep, FS juga dimohonkan sita jaminan, hal ini tidak cocok karena bangunan Double O kalau disita pastinya untuk dijamin sebagai sebuah kerugian di Pengadilan jika Pengadilan memenangan pihak FS, tetapi dalam gugatan FS tidak diajukan jumlah kerugian tetapi bangunan ini mau disita dan dilelang untuk menggantikan kerugian yang mana.

  “Selama ini kami membayar sewa karena berdasarkan ingatan karena merupakan satu kesepakatan yang harus kita penuhi, tetapi salinan  perjanjian tidak ada di tangan kita itu persoalan hukumnya, bagaimana kita memastikan hak kita terjamin,”ungkapnya.

  Sementara itu, Kuasa Hukum FS Yance Salambauw, SH.,MH mengatakan kenapa ketika digugat baru Double O mau membayar, sebelum adanya gugatan malah tidak mau membayar. Pernyataan pihak Double O saat ini, tambah Yance menunjukkan mereka sedang panik hingga mengatakan kliennya mau merampok, pernyataan tersebut kaliru karena bila mau merampok tidak dengan cara mengajukan gugatan.

  “Kenapa Double O mau membayar, padahal di beberapa kesempatan dia (Double O) mengatakan karena pandemic dia tidak mampu membayar tetapi saat diajukan gugatan malah mau bayar. Apa sekarang pandemic COVID-19 sudah berakhir, kami nilai ini itikad buruk. Artinya sebenarnya dia mampu membayar tetapi tidak mau melakukannya dan itu menurut hukum Wanprestasi,”terangnya.

  Terkait katanya FS ingin menguasai aset Double O, tambah Yance hal itu tidak benar karena FS hanya mendudukan ini dalam sebuah perjanjian sebab perjanjian pun ditandatangani oleh pihak Double O dan jelas bahwa keterlambatan pembayaran mengakibatkan segala aset atau bangunan di atas tanah tersebut menjadi milik pemilik tanah.

  “Double O jangan kebakaran jenggot dan jangan gunakan media sebagai lembaga peradilan. Mereka katakan FS hendak merampok itu kami keberatan dan kami tolak. Yang kami lakukan sekarang proses formal resmi dengan gugatan , tetapi nanti apakah kami mampu membuktikan berdasarkan perjanjian atau tidak pengadilan yang memutus,”ungkapnya.

  Menanyakan terkait FS yang diduga pernah menjaminkan tanah dan gedung Double O ke bank tanpa sepersetujuan pihak Double O. Yance tegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar, justru pihak Double O berutang kepada kliennya sebesar Rp 1 miliar dan baru dikembalikan  pada bulan Mei 2021.

  “Saya sudah klarifikasi kepada kline saya dan dia katakan tidaklah benar. Dan juga tidak mungkin bank mau terima jaminan aset yang mengatasnamakan pihak lain lalu dijaminkan sebagai jaminan bank. Karena bangunan Double O tercatat sebagai asetnya PT Panca Indah Kurnia,”ungkapnya.

  Yance bahkan meminta agar pihak Double O memperlihatkan pengikat jaminan atau disebut HT. Kepada media ini, Yance menyarankan agar mengecek kepada BPN Kota Sorong, Notaris maupun bank mana yang memberikan kredit atas bangunan Double O.“Saya 15 tahun menjadi pengacara bank jadi saya sangat paham. Dan, mana pinjam-meminjam Rp 10 miliar itu, apakah sudah terlaksana atau belum,”pungkasnya.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed