oleh

Dorong Pembentukan Pansus Covid-19

SORONG – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka pengawasan terkait pergeseran anggaran Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). 

“Kami Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat pada prinsipnya mendorong Pansus Covid-19, terkait rancangan pergeseran anggaran Covid-19 Rp43 miliar lebih maupun rasionalisasi belanja modal sekurang-kurang 50% dengan menggurangi anggaran belanja pada APBD Maybrat diprediksikan Rp74 miliar lebih dari APBD Kabupaten Maybrat Tahun  2020,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat, Yonas Yewen,A.Md.Tek kepada Radar Sorong melalui pesan whatsApp,  Kamis (7/5).

Politisi Muda Partai NasDem ini mengatakan,  refocusing anggaran percepatan Covid-19 mengacu pada PP Penganti UU No. 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020, Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020, keputusan Bersama Mendagri dan Mengkeu No.199/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020, PMK No.35 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2020, Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. “Kita DPRD menjalankan fungsi controlling (pengawasan), fungsi anggaran dan fungsi legislasi merujuk pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” kata anggota DPRD Maybrat asal Dapil Yumasssesss Raya itu.

Selain Pansus Covid-19, pihaknya lanjut Yonas Yewen, juga mendorong dua pansus lainnya yakni Pansus Pengadaaan Barang dan Jasa, serta Pansus Tragedi Aifat Timur Raya. “NasDem berkomitmen mendorong 3 Pansus di DPRD, baik Pansus Covid-19, Pansus Pengadaaan Barang dan Jasa serta Pansus Tragedi Aifat Timur Raya,” tandasnya.

Kader GMNI Sorong ini menambahkan, wacana pembentukan pansus telah dibicarakan dalam rapat-rapat di DPRD Kabupaten Maybrat. “Pansus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Pansus dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” pungkasnya. (***/ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed