oleh

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham PB Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Terkait Beneficial Ownership

MANOKWARI- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menggelar sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) periode II terkait dengan Beneficial Ownership (BO) di Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari itu diikuti oleh para peserta dari asosiasi pengusaha di Papua Barat, lebih khususnya untuk pengusahan orang asli papua dan juga diikuti oleh para notaris se-Papua Barat yang digelar secara langsung maupun secara virtual melalui aplikasi zoom.

Beneficial Ownership merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali manfaat dari korporasi, serta penerima manfaat sesungguhnya. Pertimbangan dikeluarkannya aturan ini adalah untuk efektivitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat yang akurat, terkini dan tersedia untuk umum dan/ atau publik.

Secara teknis, pelaksanaan dan pengawasan Pemilik Manfaat atau dikenal sebagai Beneficial Ownership dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dua Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu merupakan tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kegiatan dibuka Kakanwil Kemenkumham PB, Anthonius M. Ayorbaba, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Pinem.

Kakanwil menyampaikan bahwa secara prinsip tujuan dari Beneficial Ownership (BO) ialah untuk mengembangkan system database BO yang terintegrasi dan informatif, selain itu juga untuk menyusun mekanisme pengumpulan informasi, manajemen informasi, integrasi data, pengkinian informasi hingga pemanfaatan informasi BO.

“Transparansi dalam mengelola bisnis sangatlah penting, transparansi juga bertujuan untuk menghindari pencucian uang, yang dapat beresiko terjadinya kejahatan lain, seperti narkotika, korupsi, dan perpajakan. Konteks perpajakan di antaranya pemahaman tax treaty menekankan pada individu sebgai penerima penghasilan yang tidak boleh menikmati treaty benefit, seperti tarif lebih rendah atau fasilitas lainnya,” ucap Kakanwil.

Lebih lanjut Kakanwil mengatakan, untuk penerapan BO di Papua Barat akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini PTSP, selain itu juga akan melakukan pendataan pemilik manfaat, melakukan sosialisasi/ diseminasi BO dan sosialisasi PMPJ bagi notaris sebagai mitra kerja untuk mengenali dan memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta transaksi yang dilakukan pengguna jasa dan Beneficial Owner melalui identifikasi dan verifikasi.

Adapun narasumber yakni dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Pranudio. Materi yang dibawakan terkait dengan Penyampain Informasi Pemilik Manfaat dan Pengaturan Penyamapain Informasi Pemilik Manfaat. Bertindak sebagai moderator pada kegiatan tersebut, yakni Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ancelina Paseru.

Kakanwil mengharapkan, bila ada hal-hal yang belum dimengerti atau dipahami, dapat langsung ke Kanwil pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang nantinya dapat membantu untuk memberikan penjelasan dan informasi yang dibutuhkah”, ucap KaKanwil.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed