oleh

Dituding Potong Hak Guru, Kadis Pendidikan ‘Disidang’

SORONG – Komisi A DPRD Kabupaten Maybrat mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat guna menggelar haering terkait keluhan komunitas guru yang mempertanyakan hak normatif yang belum dibayarkan sampai dengan bulan Juli ini. 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Maybrat, Agustinus Tenau,S.Sos,MSi selaku koordinator didampingi Ketua Komisi A Naftali Kambu dan enam rekan lainnya dalam keterangan pers mengaskan, apa yang selama ini menjadi kecurigaan publik terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat dan jajarannya bahwa mereka menghilangkan sekian persen hak para guru, itu tidak benar. “Dalam agenda haering dengan pihak dinas, kami tidak ­menemukan adanya penyalahgunaan hak-hak normatif para guru. Artinya bahwa masih dalam kondisi normal,” kata Agustinus Tenau.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan bahwa Komisi A DPRD Maybrat mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat walaupun basic-nya bukan dari pendidikan tetapi sudah membuat perubahan yang cukup signifikan seperti halnya mengirim 50-an guru untuk mengikuti pendidikan ADEM dan ADIP, mengirimkan 24 guru untuk mengikuti diklat sertifikasi calon kepala sekolah dan membayar hak normatif para guru secara terbuka melibatkan kontrol media.

Terkait adanya aksi demo komunitas guru pekan lalu itu di Kumurkek usai raker PGRI, Agus Tenau mengatakan bahwa itu terjadi karena miss komunikasi antara para guru dan pihak dinas, perihal pembayarahan hak-hak normatif mereka seperti tunjangan khusus daerah terpencil, tambahan penghasilan bagi guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan sertifikasi. 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Kornelis Kambu,S.Sos,MSi mengakui bahwa selama menjabat kepala Dinas, ada kelompok-kelompok diluar pemerintahan yang membangun opini bahwa kinerja dari dinas pendidikan tidak berjalan baik sehingga mereka meminta agar Bupati Maybrat mencopot kepala Dinas dan pejabatnya. Dan juga ada rumor yang berkembang diluar pemerintahan sehingga membangun opini opini disosial media bahwa terjadi pemotongan 10 persen hak-hak guru dari pejabat di dinas pendidikan, padahal itu tidak benar alias hoax. “Kalaupun ada laporan bahwa ketika terjadi pembayaran hak-hak para guru di depan umum seperti ini (Pembayaran sertifikasi) lalu terjadi pemotongan karena atas perintah pejabat di dinas, ya silahkan melaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses,” kata Korneles Kambu.

Terkait guru yang belum mendapat tunjangan daerah khusus terpencil, penambahan penghasilan bagi guru yang belum tersertifikasi maupun tunjangan sertifikasi, Kornelis mengatakan bahwa haering dengan Komisi A DPRD Kabupaten Maybrat menghasilkan salah satu poin rekomendasi bahwa Komisi A dan pihak Dinas dalam waktu dekat membentuk tim terpadu yang dilegitimasi oleh SK Bupati berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan hak dan atau nasib para guru yang belum mendapat tunjangan supaya kalau bisa guru yang mengajar di TK, SD dan SMP di Kabupaten Maybrat mendapatkan sertifikasi karena Kabupaten Maybrat masih dikategorikan daerah sangat tertinggal. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed