oleh

Disomasi LSM Kibar, KPP Pratama Resah

SORONG – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong melalui Staf Bagian Umum, Heru, mengatakan pihaknya di KPP Pratama Sorong merasa resah akibat surat somasi dari LSM Kibar yang tiba-tiba masuk di KPP Pratama Sorong pada Rabu (6/1) ­lalu.

Kepada wartawan, Heru membacakan bunyi surat somasi LSM Kibar yang diterima pihaknya. LSM Komunitas Independen Bersama Azaz Rakyat (Kibar) melayangkan surat Somasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong, agar supaya dapat memberikan penjelasan terkait Proyek Rehab Balai Pertemuan dan Pembuatan Pengaman Tebing yang ada di wilayah gedung pertemuan KPP Pratama Kota Sorong. 

Dengan alasan hasil investigasi LSM Kibar di dalam proyek tersebut tidak memasang papan proyek dan dugaan LSM Kibar di dalam pekerjaan ini tidak sesuai teknis dan juknis, sehingga diduga ada kerugian negara. Dalam surat somasi tersebut, LSM Kibar juga meminta kepada Kepala KPP Pratama Sorong untuk duduk bersama memberikan klarifikasi sebelum LSM Kibar meningkatkan ke ranah hukum.  

”Surat ini dibuat di Jakarta tanggal 6 dan dasar hukum ada banyak. Jadi saya baca isinya saja. Usai mendapat surat tersebut tanpa tatap muka karena mereka menaruhnya di bagian depan. Kita juga berusaha bertemu tapi alamat yang diberikan tidak ketemu. Jadi kita bingung LSM ada dimana? Hari ini mereka datang dan akhirnya kita jelaskan karena ini meresahkan kita, kenapa mau disomasi karena tidak ada kerugian negara di sana. Mereka menanyakan papan plang yang tidak ada di gedung aula. Kami menjelaskan bahwa sudah dipasang tetapi hilang dicuri orang tak bertanggung jawab. Kemudian kami membuat dan memasang plang tersebut, milai proyek Rp900 juta,” jelasnya. 

Sementara itu, Presiden LSM Kibar Andreas R Lasut mengatakan, LSM Kibar merupakan lembaga hukum dan pengawasan yang lahir dari masyarakat itu, mengawasi setiap anggaran APBN maupun APBD yang ada di setiap daerah di mana kita berada. ”Ketika kita melakukan tugas ini, melihat proyek yang ada tidak ada plang dan waktu kerja sudah lewat, maka kita somasi. Itu peringatan untuk klarifikasi karena di dalam surat tersebut ada catatan klarifikasi,” jelasnya.

Menurutnya, dengan menggunakan kata diduga, pihaknya sekedar mengklarifikasi kenapa proyek itu belum selesai dan kenapa tidak pasang plang, dan beliau telah memberi alasan itu saja tidak ada lain. ”Karena tidak ada papan plang dan waktu itu sudah lewat sehingga kita minta klarifikasi,” ucapnya.

Ditanya tujuan somasi atau output-nya, Andreas mengatakan yang dilakukan LSM Kibar kepada KPP Pratama Sorong itu bagian dari tugasnya. ”Itu kan urusan kita. Saya sebagai presiden Kibar melakukan ini berdasarkan hukum dan pekerjaan saya sebagai aktivis. Tidak ada siapapun yang bisa mengintervensi, kalau saya melakukan tindak pidana disana silahkan dihukum,” tegasnya. Dia menambahkan bahwa belum mencabut somasi tersebut karena akan ada surat selanjutnya.  ”Kita kan lagi pengkajian. Itu kan hak kita,” tandasnya sembari mengatakan pihaknya LSM Kibar terdaftar di Kemenkumham. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed