oleh

Digitalisasi, Transaksi Dari Tunai ke Non Tunai

-Ekonomi-90 views

**Pemkot Serahkan SK Pembentukan TP2DD Kepada BI

SORONG-Wakil Wali Kota Sorong, dr.Pahimah Iskandar menyerahkan Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Sorong kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Rut Eka Trisilowati, di salah satu hotel di Kota Sorong.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Rut Eka Trisilowati mengatakan, TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, yang dibentuk untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektroniflikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Dikatakannya bahwa ETPD adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah di daerah, dari sebelumnya menggunakan tunai, beralih ke non tunai berbasiskan digital. Instrumen non tunai tersebut tidak terbatas pada pembayaran melalui teler, namun juga dari kanal lainnya seperti QR Indonesian Standord (QRIS), Financial Technalogy (Fintech), serta aplikasi internet dan mobile banking secara nyata.
Kemudian, Pembentukan TP2DD di Kota Sorong merupakan titik awal percepatan dan perluasan pembentukan ekosistem ekonomi digital di Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya akan dirangkaikan dengan kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Daerah (FEKDI) 2021, yang direncanakan pada tanggal 8 April 2021 di Kabupaten Raja Ampat.

“Penyerahan SK TP2DD Pemkot Sorong ke Bank Indonesia, surat keputusan atas arahan bapak presiden mengenai pembentukan percepatan perluasan digitalisasi daerah. Tujuannya TP2DD dibentuk yaitu transparansi, real time, lebih terukur, baik dari penerimaan daerahnya juga dalam sisi belanjanya. Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Untuk mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya usai penyerahan SK TP2DD.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong dr.Pahimah Iskandar memberi apresiasi pada Bank Indonesia, yang telah mendukung pemerintah Kota Sorong, sehingga merespon dengan cepat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 2021, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Maret 2021.
Dia berharap TP2DD mampu mencapai pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan efesien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Kemudian pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya melalui transaksi yang lebih cepat, untuk mencegah kebocoran anggaran, menciptakan trasparansi, integrasi ekonomi serta keuagan digital dapat terwujud lebih cepat. “Kami Pemerintah Kota Sorong mendukung program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” ujarnya.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan, Kota Sorong merupakan tempat strategis, karena memiliki indeks pembangunan manusia berada diatas rata-rata nasional. Kota Sorong merupakan kota perdagangan dan bisnis yang ada di Papua Barat.
Bank Indonesia telah menginisiasi pembentukan tim TP2DD, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas bahan pangan dan bahan pokok di Papua Barat. “Kepada pemerintah daerah baik kota mau pun kabupaten agar dapat melakukan pembentukan TP2DD sebagai salah satu solusi atas masalah yang dirasakan. Tidak perlu khawatir dengan kondisi infrastruktur yang ada sekarang karena dengan TP2DD masalah-masalah tersebut akan diselesaikan,” pungkasnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed