oleh

Desak Kejaksaan Periksa Wali Kota dan Ketua DPRD

SORONG – Kejaksaan Negeri Sorong kembali didemo oleh sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Pembangunan (AMPP) Kota Sorong. AMPP meminta Kejaksaan Negeri Sorong segera memanggil Wali Kota Sorong dan Ketua DPRD Kota Sorong untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana pengadaan ATK tahun 2017 yang kini sedang ditangani penyidik tipikor Kejaksaan Negeri Sorong. Permintaan tersebut tertuang dalam 4 poin tuntutan yang dibacakan oleh Koordinator Aksi Jhon Haji Malibela di depan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Siregar,SH,MH di kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Senin (15/3).

Dalam aksi tersebut, sejumlah orator menyampaikan berbagai tuntutan. Ketua Aliansi, Muhadjir dalam orasinya meminta  agar Kejaksaan Negeri Sorong secepatnya menetapkan Kepala BPKAD Kota Sorong sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran ATK dan barang cetakan tahun 2017 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 8 miliar. ”Kami harap Kejaksaan betul-betul tugas dan kewenangannya sesuai prosedur hukum dan UU yang berlaku. Jangan ada kongkalikong dalam kasus ini,” tegasnya berorasi.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Jhon Haji Malibela menyampaikan bahwa berbagai kasus korupsi ini tidak hanya terkait ATK, banyak kasus yang belum terpecahkan diantaranya Jhon menyinggung soal masalah reklamasi pantai, dugaan korupsi pembangunan pasar modern, kasus alih fungsi lahan Bandara DEO Kota Sorong. ”Masih banyak dugaan korupsi yang belum diangkat ke permukaan. Ingat, tanah Papua ini tanah perjanjian, siapa  yang bekerja di tanah ini harus jujur, apabila tidak jujur, boleh jadi musibah akan menimpa pihak-pihak yang tidak jujur,” tegasnya.

Jhon membantah isu yang mengatakan bahwa aksi mereka ditunggangi oleh kepentingan politik. Jhon menegatakan ini merupakan aksi murni dari AMPP karena kepedulian terhadap rakyat. ”Tidak ada sedikit pun kepentingan dari pihak manapun. Walaupun sebelumnya kami sempat diteror oleh pihak-pihak yang sengaja ingin memainkan kepentingan,” tegasnya lagi.

Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Siregar, SH,MH memberikan apresiasi kepada Aliansi Mahasiswa Peduli Pembangunan Kota Sorong karena  telah mendukung Kejaksaan Negeri Sorong. ”Awasi kami selama 100 hari kedepan. Saya sudah perintahkan agar tuntaskan penyidikan, jangan main-main!.  Bila perlu datang setiap hari dan awasi kami,” paparnya.

Kajari bahkan berjanji akan menuntaskan penyidikannya baik terkait  kasus ATK Kota Sorong dan juga kasus  dugaan korupsi Tambrauw. “Saya tidak mau apa yang kami lakukan menjadi sia-sia. Tentunya dalam penyidikan dugaan korupsi ATK ini, Kejari Sorong tidak mau gegabah dan tergesa-gesa,” tandasnya.

Koordinator Aksi, John Haji Malibela membacakan tuntutannya yang terdiri dari 4 poin. Pertama, Aliansi Mahasiswa Peduli Pembangunan Kota Sorong meminta kepada Kejaksaan Negeri Sorong agar secepatnya melakukan penyelidikan terhadap pelaku terkait kasus pengadaan ATK sebesar Rp 8 miliar.

Kedua, pihak Kejaksaan Negeri Sorong agar secepatnya melakukan pemanggilan terhadap Walikota Sorong dan Ketua DPRD Kota Sorong. Ketiga, AMPP  berharap agar kasus tersebut secepatnya bisa dapat terungkap ke publik. Keempat, AMPP Kota Sorong memberikan deadline waktu selama 14 hari kedepan. ”Apabila belum ada tanda-tanda dari Kejaksaan Negeri Kota Sorong dalam menangani kasus tersebut maka kami akan turun dengan kekuatan massa yang lebih besar,” tegasnya. Selanjutnya, point tuntan tersebut diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong.

Aksi Demo di Kejaksaan Dinilai Setingan

Sementara itu, tokoh ­pemuda Papua Ferdinando Ginuni menilai aksi demo puluhan mahasiswa yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kejaksaan Negeri Sorong meminta keseriusan Kejaksaan Negeri Sorong menangangi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Sorong yakni terkait anggaran ATK tahun 2017 senilai Rp 8 milliar yang saat ini ditangani penyidik tipikor Kejaksaan Negeri Sorong, dinilai hanya setingan atau ada unsur kepentingan seseorang karena jumlah orang yang mendemo hanya beberapa orang Papua saja dan lebih banyak bukan orang asli Papua. 

Ferdinando Ginuni mengingatkan ketika melakukan aksi demo jangan mengatasnamakan orang Papua dan jangan mengatasnamakan masyarakat Papua. “Janganlah!, karena hanya berapa orang Papua yang berdiri di situ, karena yang berdiri bukanlah orang asli Papua,” tegas Ferdinando Ginuni kepada wartawan, Sabtu (13/3). 

“Saya melihat dari segi hukum, ada beberapa kelompok yang beberapa hari lalu melakukan pressure terhadap pimpinan kota ini. Kami lihat pimpinan kota ini, orang Papua. Masih banyak lagi tugas untuk orang Papua yang beliau belum selesaikan. Jadi tolong jangan lagi dengan cara-cara begini mengatasnamakan orang Papua. Kita lihat yang berdiri disitu orang Papua ada berapa. Kalau pun ada orang Papua dibayar berapa. Ini masalah hukum, kita bicara hukum ini harus membutuhkan bukti,” sambungnya.

Menurutnya, kalau dilihat dari segi hukum bahwa jika ada temuan, maka sudah jelas Badan Pemeriksa Keuangan yang akan mengetahuinya dan KPK akan bertindak. “Loh BPK kan sudah periksa ini. Saya rasa jangan dengan cara-cara ini kita mengkriminalisasi orang-orang Papua. Kalau pun ada temuan, pertama kali KPK yang harus tangkap. BPK sudah katakan tidak ada temuan di kota ini,” tegasnya lagi.

Dia juga mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, lihatlah hukum secara baik. Jangan karena kepentingan satu, dua orang sehingga membawa kita terjerumus ke dalam kepentingan mereka. “Stoplah, jangan!. Biarkanlah orang Papua menjadi tuan. Kalau pun ada keselahan berikan kesempatan untuk dia merubah itu. bukan dengan cara mengkriminalisasikan,” tandasnya.

Sementara itu, Praktisi Hukum Asli Papua, Leonardo Ijie mengatakan bahwa dalam setiap persoalan orang asli Papua, sekali pun dia pejabat, dia jika bermasalah dengan orang Papua maka pihaknya akan berdiri di paling depan untuk melawan dia. Tetapi kalau dia dikriminalisasi, kami pun akan menjadi garda paling depan untuk melindunginya.  “Jangan ada cerita wayang golek yang sedang dimainkan, ada orang yang jadi aktor dan menseting aksi berturut-turut untuk melegitimasi apa yang dilaksanakan. Kami berharap aksi yang diseting ini tidak melegitimasi pemanggilan diluar prosedur hukum dan jangan sampai aksi ini dilakukan untuk melegitimasi pemanggilan dengan dasar desakan masyarakat. Silahkan teman-teman berpendapat tapi jangan berdasarkan hasil pemikiran orang lain yang dititipkan terus disuarakan,” tegasnya. (juh/zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed