oleh

Desak Kajati Usut Dana Hibah Pemprov

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat didesak untuk menindaklanjuti proses hukum kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan dana hibah bantuan keagamaan dan mahasiswa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Tahun Anggaran 2018. 

Yan Christian Warinussy,SH, selaku Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua mengatakan, belum lama ini ada pernyataan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Barat di salah satu media bahwa pihaknya sudah memanggil dan memeriksa sekitar 8 (delapan) orang saksi. “Dari segi penyelidikan suatu tindak pidana, saya menilai sebagai kemajuan luar biasa,” kata Warinussy.

Warinussy mengatakan, selain memanggil dan memeriksa saksi, penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Papua Barat sangat perlu melakukan penelusuran lebih jauh mengenai proses pengajuan usulan dana hibah tersebut sebelum ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov Papua Barat. “Apakah usulan dana tersebut murni lahir dari aspirasi rakyat atau umat di Papua Barat? Ataukah bentuknya “fiktif” seperti pernah terjadi pada kasus pidana “gereja fiktif” di Kabupaten Sorong beberapa tahun lalu,” kata Warinussy.

Dikatakan, para penerima dana hibah tersebut ada yang berkedudukan di luar Manokwari, seperti di Sorong, bahkan di Biak dan Jayapura yang ada di wilayah Provinsi Papua. Penelusuran dan penyelidikan juga mesti dilakukan ke instansi atau biro yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah tersebut. Sesuai amanat pasal 2 dan juga pasal 3 dari UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Warinussy menduga keras perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi yang akan ditetapkan sebagai tersangka kelak sangat mengetahui kemana mengalirnya dana Rp 68 miliar yang ditemukan oleh aparat penyidik Kejati Papua Barat sebagai kerugian negara di Tahun Anggaran 2018 tersebut. ‘’Kita berharap penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2018 terkait kerugian negara Rp68 miliar akan menjadi kado Natal dan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2020  pada bulan Desember mendatang,” harapnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed