oleh

Desak Hentikan Pemberkasan Kuota Tambahan CPNS

SORONG – Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Pencari Kerja Kabupaten Tambrauw, Rabu (16/6) melakukan aksi unjuk rasa meminta penghentian pemberkasan Kuota Tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 Kabupaten Tambrauw, yang akan berlangsung di Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berlokasi di Jalan Pendidikan Km 8 Kota Sorong.

Pantauan Radar Sorong, sejumlah massa berdiri di depan Kantor Diklat sambil membawa kertas berisikan aspirasi dan tuntutan, diantaranya bertuliskan meminta penghentian pemberkasan kuota tambahan Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 di Kabupaten Tambrauw, Bupati Tambrauw Stop Bangun Sistem Oligarki di Kabupaten Tambrauw. Aspirasi lainnya bertuliskan Kami mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Tambrauw menolak dengan tegas hasil pengumuman CPNS Kouota tambahan di Kabupaten Tambrauw.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Koordinator Pencaker Kabupaten Tambrauw wilayah Sorong Raya, Hermanus Syufi mengatakan, aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk protes masyarakat dan mahasiswa asli Tambrauw terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang tidak memperhatikan atau mengakomodir orang asli Kabupaten Tambrauw melalui kouta tambahan CPNS formasi 2018. “Karena dari jumlah 226 kuota tambahan, orang asli Tambrauw hanya 67 orang, kemudian orang asli Papua ada 38 orang sedangkan 121 orang non Papua. Kami memiliki data yang nyata dan hasil tersebut berdasarkan SK Bupati yang ditempelkan di Kantor BKD Kabupaten Tambrauw,” jelas Hermanus Syufi kepada wartawan, kemarin.

Hermanus menyatakan, para pencaker meminta agar Bupati Tambrauw menunda proses pemberkasan hingga tanggal 21 Juni 2021 atau setelah pertemuan antara pencaker dengan Bupati Kabupaten Tambrauw di Fef untuk membicarakan nasib orang asli Tambrauw. “Setelah audiens baru bisa diputuskan apakah penambahan 226 tersebut diterima atau tidak. Kami terima apabila direvisi dan ditambahkan mayoritas orang Tambrauw, tapi kalau pemerintah tetap bersikukuh mempertahankan seperti itu maka kami menolak formasi tambahan tersebut,” tegasnya.

Selain hasil yang mengecewakan, Hermanus hal lainnya yang tidak kalah mengecewakan adalah SK Bupati terkait pengumuman kuota tambahan CPNS formasi 2018 yang berjumlah 166 orang, namun nyatanya berjumlah 226 orang. “Saat kami melakukan pengecekan ternyata 226 orang. Strategi penambahan sejumlah nama tersebut, ada penambahan 2 hingga 3 nama dalam setiap nomor. Contohnya, nomor 1 itu bisa diisi 2 hingga 3 nama, begitupun nomor 2 dan seterusnya sehingga membengkak 226 orang,” tuturnya,

Ia juga meminta agar tidak boleh ada proses pemberkasan sebelum pertemuan di Fef. Jika proses pemberkasan tetap di laksanakan di Kota Sorong atau daerah manapun maka pihaknya siap membubarkan. Namun, jika dalam proses audien tidak menemukan suatu kesepakatan, maka Tim Pencaker Anak Asli Tambrauw akan menempuh jalur hukum terkait sejumlah dugaan penipuan. “Padahal arahan Presiden dan kementerian sangat jelas sekali untuk orang asli Papua, dimana OAP harus 80 persen dan non OAP 20 persen, namun kami di Kabupaten Tambrauw CPNS 2018 sama saja tidak jelas, dan kuota penambahan CPNS juga tidak jelas,” tandasnya.

Sekertaris BKD Kabupaten Tambrauw, Merina Kmurawat,S.Sos yang dikonfirmasi wartawan mengatakan pemberkasanan tahap II kuota tambahan CPNS formasi 2018 akan ditunda sampai dengan adanya pertemuan antara pencaker dengan Bupati di Fef. “Jadi mereka rencanakan, mau tidak mau harus ada pertemuan di Fef. Nanti soal kapan dan dimana pemberkasan dilaksanakan, berdasarkan hasil pertemuan,” kata Merina.

Akibat aksi demo ini, akhirnya pemberkasan kuota tambahan CPNS formasi 2018 Kabupaten Tambrauw tahap kedua terpaksa dihentikan dan para CPNS diminta untuk kembali ke rumah masing-masing dan menunggu pemberitahuan lebih lanjut. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed