oleh

Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibubarkan Polisi

Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law meluas sampai di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tiga kelompok mahasiswa dan pemuda menggelar aksi unjuk rasa pada dua tempat berbeda, Kamis (8/10). Dua kelompok mahasiswa menggela aksi demo di perempatan Haji Bau, Wosi. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang pertama menggelar aksi. Elemen KAMMI mulai menggelar aksi ketika personel Polda Papua Barat dan  Polres Manokwari melaksanakan Operasi Yustitisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

Massa KAMMI berjumlah sekitar 30 orang, memakai masker dan menjaga jarak berbaris di tepi jalan membentangkan sejumlah pamflet dan spanduk. Beberapa pamplet di antaranya bertuliskan ‘DPR Suara Siapa Yang Kalian Wakili, Dewan Penghianat Rakyat’. Juga ada beberapa pamflet lainnya yang menggelitik seperti ‘Kiraan Hubungan Kita Aja Yang Gak Jelas Ternyata DPR Lebih Gak Jelas’. Sebagian mahasiswa membentangkan bendera Merah Putih.

Walau ada aksi demo arus lalulintas tetap lanjar. Koordinator aksi Rizky Ali meminta dukungan semua komponen masyarakat agar menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam orasinya, Rizky Ali menilai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sebagai wujud ketidakadilan. “Kita mengikrarkan diri untuk melawan ketidakadilan yang diciptakan oleh pemerintah dan DPR yang tidak bermoral, tidak bertanggung jawab, tidak tahu diri dan tidak tahu akan peran dan fungsinya,” tegasnya.

Menurutnya, UU Cipta Kerja makin menambah penderitaan rakyat. Hak-hak pekerja tidak diperhatikan dan yang  paling  nyata pesangan karyawan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang hanya diberikan 25 kali gaji, padahal undang-undang eksisting pesangon dibayarkan 32 kali.  “Kami turun ke jalan sebagai simbol ketidakadilan. Kami tidak mau ketidakadilan ini terus berlangsung di negara ini dan akan menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Sekitar 15 menit menggelar aksi unjuk rasa, datang tiga perwira polisi yang meminta aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja ini dibubarkan. Polisi mempertanyakan surat izin dari massa KAMMI yang menggelar aksi. Ditanyai surat izin, Rizky Ali mengaku, pihaknya belum semppat mengirim surat pemberitahuan ke Polres Manokwari. Dia hanya mengatakan, aksi yang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas disahkannya UU Omnibus Law oleh DPR RI.

Tak lama Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan tiba di lokasi aksi. Diapun memanggil koordinator unjuk rasa. “Mana surat izinnya. Kegiatan ini tidak ada izin, ayo bubarkan. Kita ini sedang menghadapi pandemi Covid-19, jangan ada kerumunan massa,” ujar Kapolres.

Ditemui wartawan, Kapolres menuturkan, aksi unjuk rasa dibubarkan karena tak ada pemberitahuan. Selain itu, di masa pandemic Covid-19 semua orang harus menjaga jarak, tak boleh ada kerumunan yang berpotensi terjadi penularan virus corona. ‘’Boleh menyampaikan pendapat tetapi sekarang  kondisi pandemi Covid-19, juga berizinan tidak ada,’’ tandasnya.

Setelah massa KAMMI membubarkan diri, sejumlah mahasiswa Unipa (Universitas Papua) menggelar aksi di tempat yang sama dengan tuntutan sama menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok kedua ini melaksanakan aksi di saat polisi menggelar Operasi Yustisi Pendisiplinan Memakaian Masker. Kelompok mahasiswa lainnya menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Manokwari. Massa sempat dihadang mobil water canon di Sowi Gunung, menuju kantor DPRD

Edison Idji, kordinator aksi mahasiswa, menyerukan agar DPRD Manokwari ikut mendukung penolakan Undang-undang Omnibus Law. ‘’Keinginan kami hanya satu, UU Cipta Kerja harus dibatalkan,’’ tegasnya. Pada kesempatan ini massa mahasiswa menyerahkan aspirasi yang diterima perwakilan anggota DPRD Manokwari. Romer Tapilatu, anggota DPRD Manokwari berjanji akan menindak lanjuti aspirasi Mahasiswa “Pada hari ini saya bersama Saudara Masrawi Aryanto, menerima aspirasi ini. Kami berjanji akan tindak-lanjuti ini,” ucapnya. (Laode Mursidin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed